Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Kejar dan Tangkap Pelaku Tindakan Biadab Itu

Kompas.com - 05/12/2018, 15:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri untuk mengejar kelompok kriminal bersenjata yang membunuh secara sadis sejumlah orang di Kabupaten Nduga, Papua.

"Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata seperti itu di tanah Papua maupun pelosok Tanah Air," lanjut dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Tidak Takut, Malah Makin Membara Bangun Papua

Presiden Jokowi sekaligus menegaskan bahwa negara tidak akan surut menghadapi kelompok kriminal bersenjata yang telah mengganggu keamanan negara.

Justru, peristiwa itu semakin menambah semangat negara untuk membangun Papua.

"Ini malah membuat tekad kita semakin membara untuk melanjutkan tugas besar kita dalam membangun tanah Papua," lanjut Jokowi.

Baca juga: Ralat Jumlah Korban, Kapolri Sebut 19 Pekerja dan 1 Anggota TNI Tewas

Oleh sebab itu, Jokowi juga telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk meneruskan proyek infrastruktur di Papua.

"Karena dari Wamena-Mamugu ini terus dibangun 35 jembatan. Jadi tetap harus diselesaikan. Artinya Kementerian PU-PR jalan terus untuk membangun tanah Papua atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Jokowi.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian menyebut, informasi sementara, sebanyak 19 pekerja tewas dan satu anggota TNI gugur dalam pembantaian tersebut.

Informasi itu untuk meluruskan jumlah korban tewas yang sebelumnya disebutkan sebanyak 31 orang.

Setelah para kelompok bersenjata melakukan pembantaian terhadap pekerja PT Istaka Karya, keesokan harinya mereka menyerang pos TNI di Mbua.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com