Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Peserta Pemilu 2019 Sepakati Sistem Integritas Partai Politik

Kompas.com - 04/12/2018, 16:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Penandatanganan itu diikuti oleh para pimpinan parpol didampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap partai peserta Pemilu 2019 terus berkomitmen meningkatkan sistem integritas di internalnya.

"KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik," kata Agus.

Baca juga: Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

Agus juga berharap melalui kesepakatan ini, parpol bisa berkontribusi lebih baik memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depannya.

"Mudah-mudahan teman-teman di parpol kemudian melaksanakan dengan tepat, kita berharap banyak pada mereka (parpol)," ujar dia.

Perwakilan partai yang hadir adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, Nasdem, Garuda, Demokrat, Berkarya dan Perindo. Sementara PKS dan PBB tak terlihat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua parpol yang tidak datang dalam penandatanganan ini tak berarti keduanya tidak mendukung SIPP tersebut.

Sebab, kedua parpol tersebut dan 14 lainnya telah mendukung komitmen ini pada pertemuan dengan KPK sebelumnya. Menurut Febri, KPK akan terus mendampingi parpol dalam implementasi SIPP tersebut ke depannya.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

"Sebelum kegiatan hari ini kita sudah datang ke seluruh pimpinan parpol, pada prinsipnya mendapat sambutan psoitif. Artinya, ada keinginan bersama membuat bebrapa pondasi ke depan," kata Febri.

"Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung SIPP ini. Menurutnya, Gerindra berusaha menguatkan sistem integritas partai politik melalui beragam cara, seperti perekrutan yang terbuka, pendidikan serta pelatihan para kader hingga pengambilan sumpah para kader.

"Kami mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah itu yang paling penting kita menjaga kepercayaan ralyat, menjaga kepercayaan partai, keuangan negara, keuangan partai dan tidak memakan uang negara. Itu yang selalu kami ucapkan dari pendidikan kader Gerindra," kata Muzani.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com