JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, pihak-pihak yang selama ini ditangkap oleh pihaknya mayoritas berasal dari partai politik.
"Yang mengkhawatirkan, 69 persen yang ditangkap KPK berlatarbelakang parpol. Ini luar biasa," kata Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi KPK, Sujanarko, saat berkunjung ke Kantor Partai Solidaritas Indonesia, Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Oleh karena itu, lanjut Sujanarko, KPK sengaja melakukan sosialisasi ke kantor-kantor partai politik.
Baca juga: Ketika Prabowo Sebut Korupsi di Indonesia seperti Kanker Stadium 4...
KPK memberikan sebuah makalah berjudul 'Sistem Integritas Partai Politik' kepada setiap partai politik peserta pemilu.
Makalah tersebut merupakan hasil kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Didalamnya berisi panduan bagi parpol untuk membenahi kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, serta mewujudkan keuangan partai yang transparan dan akuntabel.
"Problem korupsi selesai kalau Indonesia menjamin pejabat yang diangkat dan dipilih adalah orang yang bagus. Jadi KPK lihat peran parpol sangat krusial," kata Sujanarko.
Baca juga: Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto
Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengapresiasi kehadiran KPK ke kantornya.
"Ini menunjukkan, KPK tak hanya lakukan penindakan, tapi juga pencegahan," kata Antoni.
Antoni mengatakan, korupsi memang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Menurut dia, PSI sebagai partai baru berkomitmen untuk menjadi parpol yang transparan dan bebas dari korupsi.
"Ini bisa dilihat dari sistem rekrutmen kita yang terbuka, melibatkan mantan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto hingga mantan Ketua MK Mahfud MD," kata Raja Juli.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.