Parpol Peserta Pemilu 2019 Sepakati Sistem Integritas Partai Politik

Kompas.com - 04/12/2018, 16:57 WIB
Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comPartai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Penandatanganan itu diikuti oleh para pimpinan parpol didampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap partai peserta Pemilu 2019 terus berkomitmen meningkatkan sistem integritas di internalnya.

"KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik," kata Agus.

Baca juga: Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

Agus juga berharap melalui kesepakatan ini, parpol bisa berkontribusi lebih baik memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depannya.

"Mudah-mudahan teman-teman di parpol kemudian melaksanakan dengan tepat, kita berharap banyak pada mereka (parpol)," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perwakilan partai yang hadir adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, Nasdem, Garuda, Demokrat, Berkarya dan Perindo. Sementara PKS dan PBB tak terlihat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua parpol yang tidak datang dalam penandatanganan ini tak berarti keduanya tidak mendukung SIPP tersebut.

Sebab, kedua parpol tersebut dan 14 lainnya telah mendukung komitmen ini pada pertemuan dengan KPK sebelumnya. Menurut Febri, KPK akan terus mendampingi parpol dalam implementasi SIPP tersebut ke depannya.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

"Sebelum kegiatan hari ini kita sudah datang ke seluruh pimpinan parpol, pada prinsipnya mendapat sambutan psoitif. Artinya, ada keinginan bersama membuat bebrapa pondasi ke depan," kata Febri.

"Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung SIPP ini. Menurutnya, Gerindra berusaha menguatkan sistem integritas partai politik melalui beragam cara, seperti perekrutan yang terbuka, pendidikan serta pelatihan para kader hingga pengambilan sumpah para kader.

"Kami mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah itu yang paling penting kita menjaga kepercayaan ralyat, menjaga kepercayaan partai, keuangan negara, keuangan partai dan tidak memakan uang negara. Itu yang selalu kami ucapkan dari pendidikan kader Gerindra," kata Muzani.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai penyempurnaan sistem parpol di Indonesia menjadi poin penting bagi pencegahan korupsi di partai.

Bukan hanya sekadar pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibuat KPK. Meski demikian, dia memastikan bahwa PAN berkomitmen menjalankan SIPP itu.

"Soal SIPP, saya rasa enggak ada yang enggak setuju," kata dia.

Di sisi lain, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan keberadaan SIPP ini sesuai dengan semangat antikorupsi yang diperjuangkan partainya.

Ia melihat korupsi yang terjadi belakangan ini merupakan penyakit yang menimbulkan dampak buruk lanjutan terhadap berbagai aspek kehidupan.

Baca juga: Kata Ketua DPR, Parpol Bisa Jadi Celah Bisnis Baru jika Tak Dibiayai Negara

"Salah satu dari dua alasan PSI berdiri adalah korupsi. Korupsi adalah satu penyakit yang mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kemiskinan di negeri ini," kata dia.

Ia juga menegaskan, partainya sudah menerapkan rekrutmen dan kaderisasi secara terbuka dan transparan. Bahkan, PSI melibatkan para tokoh-tokoh independen untuk menyeleksi para calon legislatifnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan partainya terus mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi. Menurut dia, Nasdem selalu konsisten menjalankan politik tanpa mahar dan menjaga integritas.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi di partai dan politisi kami. Kami juga tentu ingin tidak hanya sekadar slogan, retorika-retorika tanda tangan pakta-pakta integritas, tapi itu dilaksanakan secara serius," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.