Parpol Peserta Pemilu 2019 Sepakati Sistem Integritas Partai Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik peserta Pemilu 2019 menyepakati komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Penandatanganan itu diikuti oleh para pimpinan parpol didampingi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap partai peserta Pemilu 2019 terus berkomitmen meningkatkan sistem integritas di internalnya.

"KPK mengajak seluruh parpol di Indonesia dan hari ini kita lihat komitmennya untuk hadir dan bersedia tanda tangan dan bersedia berjanji menegakkan terus menerus sistem integritas partai politik," kata Agus.

Baca juga: Mendagri Anggap Sistem Integritas Parpol Bisa Lawan Racun Demokrasi

Agus juga berharap melalui kesepakatan ini, parpol bisa berkontribusi lebih baik memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depannya.

"Mudah-mudahan teman-teman di parpol kemudian melaksanakan dengan tepat, kita berharap banyak pada mereka (parpol)," ujar dia.

Perwakilan partai yang hadir adalah PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, PAN, PKPI, PSI, PPP, Nasdem, Garuda, Demokrat, Berkarya dan Perindo. Sementara PKS dan PBB tak terlihat menghadiri kegiatan penandatanganan kesepakatan ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dua parpol yang tidak datang dalam penandatanganan ini tak berarti keduanya tidak mendukung SIPP tersebut.

Sebab, kedua parpol tersebut dan 14 lainnya telah mendukung komitmen ini pada pertemuan dengan KPK sebelumnya. Menurut Febri, KPK akan terus mendampingi parpol dalam implementasi SIPP tersebut ke depannya.

Baca juga: KPK: 69 Persen Orang yang Ditangkap KPK Berlatar Belakang Parpol

"Sebelum kegiatan hari ini kita sudah datang ke seluruh pimpinan parpol, pada prinsipnya mendapat sambutan psoitif. Artinya, ada keinginan bersama membuat bebrapa pondasi ke depan," kata Febri.

"Jadi termasuk parpol yang belum datang, tentu tetap akan diajak dan dilibatkan dalam upaya menyusun perbaikan ke depan bersama-sama," katanya.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya mendukung SIPP ini. Menurutnya, Gerindra berusaha menguatkan sistem integritas partai politik melalui beragam cara, seperti perekrutan yang terbuka, pendidikan serta pelatihan para kader hingga pengambilan sumpah para kader.

"Kami mengucapkan sumpah kader Gerindra. Dalam sumpah itu yang paling penting kita menjaga kepercayaan ralyat, menjaga kepercayaan partai, keuangan negara, keuangan partai dan tidak memakan uang negara. Itu yang selalu kami ucapkan dari pendidikan kader Gerindra," kata Muzani.

Sementara itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai penyempurnaan sistem parpol di Indonesia menjadi poin penting bagi pencegahan korupsi di partai.

Bukan hanya sekadar pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibuat KPK. Meski demikian, dia memastikan bahwa PAN berkomitmen menjalankan SIPP itu.

"Soal SIPP, saya rasa enggak ada yang enggak setuju," kata dia.

Di sisi lain, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan keberadaan SIPP ini sesuai dengan semangat antikorupsi yang diperjuangkan partainya.

Ia melihat korupsi yang terjadi belakangan ini merupakan penyakit yang menimbulkan dampak buruk lanjutan terhadap berbagai aspek kehidupan.

Baca juga: Kata Ketua DPR, Parpol Bisa Jadi Celah Bisnis Baru jika Tak Dibiayai Negara

"Salah satu dari dua alasan PSI berdiri adalah korupsi. Korupsi adalah satu penyakit yang mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kemiskinan di negeri ini," kata dia.

Ia juga menegaskan, partainya sudah menerapkan rekrutmen dan kaderisasi secara terbuka dan transparan. Bahkan, PSI melibatkan para tokoh-tokoh independen untuk menyeleksi para calon legislatifnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan partainya terus mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi. Menurut dia, Nasdem selalu konsisten menjalankan politik tanpa mahar dan menjaga integritas.

"Kami mengambil tindakan tegas terhadap tindak pidana korupsi di partai dan politisi kami. Kami juga tentu ingin tidak hanya sekadar slogan, retorika-retorika tanda tangan pakta-pakta integritas, tapi itu dilaksanakan secara serius," kata dia.