Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 BERITA POPULER NASIONAL: Aturan Jokowi Angkat Honorer hingga Fadli Zon Minta Dimaklumi Kinerja DPR Jeblok

Kompas.com - 04/12/2018, 05:35 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita soal aturan baru pengangkatan tenaga honorer yang diteken Presiden Joko Widodo menjadi berita yang paling banyak dibaca di halaman Nasional Kompas.com pada Senin (3/12/2018) hingga Selasa (4/12/2018) pagi ini.

Selain itu, imbauan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada jajarannya untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam kemasan juga menjadi perhatian pembaca.

Berita lainnya, pernyataan Fadli Zon yang meminta rakyat memaklumi jika kinerja DPR jeblok pada tahun politik. Hal ini disampaikan Fadli menanggapi menurunnya kinerja DPR pada Masa Sidang I Tahun 2018-2019.

Selengkapnya, berikut 5 berita populer Nasional yang masih bisa Anda ikuti:

1. Aturan pengangkatan honorer

Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Aturan untuk Angkat Pegawai Honorer

2. Imbauan Mendagri soal konsumsi air mineral kemasan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan imbauan agar jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengurangi penggunaan air mineral dalam kemasan plastik saat acara kementerian maupun sehari-hari.

Aturan ini berlaku juga bagi penjual makanan di lingkungan Kantor Kemendagri dan BNPP. Tjahjo meminta agar penjual makanan di kantornya tak lagi menjual air mineral dalam kemasan plastik. Ia meminta sosialisasi segera dilakukan.

"Setop yang berbau plastik, minum pakai gelas," tambah politisi PDI-P ini.

Mengapa imbauan ini dikeluarkan?

Baca juga: Mendagri Minta Jajarannya Stop Minum Air Mineral Kemasan Plastik

3. Kinerja DPR jeblok, Fadli Zon minta dimaklumi

Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Menurut Fadli Zon, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Alasannya, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok

4. Sinyal dukungan PBB untuk Jokowi

Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).Bidik layar instagram @jokowi Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).
Partai Bulan Bintang (PBB) baru akan memutuskan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 pada Januari 2019, setelah Rakornas.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer mengatakan, kader PBB cenderung mengikuti keputusan ketua umum soal sikap politik PBB.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com