Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 BERITA POPULER NASIONAL: Aturan Jokowi Angkat Honorer hingga Fadli Zon Minta Dimaklumi Kinerja DPR Jeblok

Kompas.com - 04/12/2018, 05:35 WIB
Inggried Dwi Wedhaswary

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita soal aturan baru pengangkatan tenaga honorer yang diteken Presiden Joko Widodo menjadi berita yang paling banyak dibaca di halaman Nasional Kompas.com pada Senin (3/12/2018) hingga Selasa (4/12/2018) pagi ini.

Selain itu, imbauan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada jajarannya untuk mengurangi konsumsi air mineral dalam kemasan juga menjadi perhatian pembaca.

Berita lainnya, pernyataan Fadli Zon yang meminta rakyat memaklumi jika kinerja DPR jeblok pada tahun politik. Hal ini disampaikan Fadli menanggapi menurunnya kinerja DPR pada Masa Sidang I Tahun 2018-2019.

Selengkapnya, berikut 5 berita populer Nasional yang masih bisa Anda ikuti:

1. Aturan pengangkatan honorer

Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)KOMPAS.com/Putri Syifa Nurfadilah Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno di Bogor, Minggu (2/12/2018)
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar pegawai negeri sipil (PNS).

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Oleh karena itu, aturan PPPK ini sangat diperlukan.

Baca juga: Presiden Jokowi Teken Aturan untuk Angkat Pegawai Honorer

2. Imbauan Mendagri soal konsumsi air mineral kemasan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor BPSDM Kemendagri, Senin (26/11/2018).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan imbauan agar jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri mengurangi penggunaan air mineral dalam kemasan plastik saat acara kementerian maupun sehari-hari.

Aturan ini berlaku juga bagi penjual makanan di lingkungan Kantor Kemendagri dan BNPP. Tjahjo meminta agar penjual makanan di kantornya tak lagi menjual air mineral dalam kemasan plastik. Ia meminta sosialisasi segera dilakukan.

"Setop yang berbau plastik, minum pakai gelas," tambah politisi PDI-P ini.

Mengapa imbauan ini dikeluarkan?

Baca juga: Mendagri Minta Jajarannya Stop Minum Air Mineral Kemasan Plastik

3. Kinerja DPR jeblok, Fadli Zon minta dimaklumi

Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Suasana Rapat Paripurna ke-9 masa persidangan II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).
Menurut Fadli Zon, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Alasannya, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota legislatif, para anggota DPR juga disibukkan dengan kegiatan kampanye dan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil).

Baca juga: Fadli Zon Minta Rakyat Maklum Kinerja DPR Jeblok

4. Sinyal dukungan PBB untuk Jokowi

Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).Bidik layar instagram @jokowi Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).
Partai Bulan Bintang (PBB) baru akan memutuskan dukungan pada Pemilihan Presiden 2019 pada Januari 2019, setelah Rakornas.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Ferry Noer mengatakan, kader PBB cenderung mengikuti keputusan ketua umum soal sikap politik PBB.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com