Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Median: Jokowi Masih Terhambat Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Kompas.com - 27/11/2018, 15:26 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dinilai memiliki tantangan untuk mendulang suara di pemilihan presiden (pilpres) 2019 terkait kepercayaan masyarakat di bidang ekonomi.

Tantangan itu terkait pembangunan infrastruktur yang dirasa sebagian masyarakat belum mampu menolong kebutuhan ekonominya.

"Sementara ini Jokowi memang unggul dari capres Prabowo Subianto, pengaruh terbesarnya karena dari infrastruktur. Namun, sebagian masyarakat juga beralasan belum mendapatkan efek infrastruktur sehingga itu yang menjadi PR bagi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun di Cikini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Berdasarkan hasil survei Median yang dilakukan 4-16 November 2018 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih, suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 47,7 persen.

Adapun paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 35,5 persen.

"Bagi Jokowi, ini ada peringatan yang dini. PR terberatnya adalah suara yang masih di bawah 50 persen, seharusnya bisa lebih," papar Rico.

Baca juga: Fahri Hamzah: Pak Jokowi Agak Emosional Belakangan Ini, Tidak Serileks Dulu...

Ia menambahkan, masalah yang menjadi hambatan Jokowi-Ma'ruf ke depan adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, sebanyak 48,9 persen masyarakat menyebut masalah ekonomi dan kesejahteraan yang belum diselesaikan pemerintah saat ini.

"Yang harus dilakukan Jokowi adalah menyelesaikan kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan infrastruktur memang diakui, namun 29,30 persen masyarakat menilai hal itu tidak berpengaruh menurunkan harga dan menyediakan lapangan kerja," jelasnya.

Rico menambahkan, kegelisahan masyarakat seperti biaya listrik yang dinilai mahal, harga-harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, dan lapangan pekerjaan itulah yang kini difokuskan agar mampu mendulang suara lebih dari 50 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com