Salin Artikel

Survei Median: Jokowi Masih Terhambat Masalah Ekonomi dan Kesejahteraan

Tantangan itu terkait pembangunan infrastruktur yang dirasa sebagian masyarakat belum mampu menolong kebutuhan ekonominya.

"Sementara ini Jokowi memang unggul dari capres Prabowo Subianto, pengaruh terbesarnya karena dari infrastruktur. Namun, sebagian masyarakat juga beralasan belum mendapatkan efek infrastruktur sehingga itu yang menjadi PR bagi Jokowi," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median Rico Marbun di Cikini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

Berdasarkan hasil survei Median yang dilakukan 4-16 November 2018 terhadap 1.200 responden yang memiliki hak pilih, suara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 47,7 persen.

Adapun paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 35,5 persen.

"Bagi Jokowi, ini ada peringatan yang dini. PR terberatnya adalah suara yang masih di bawah 50 persen, seharusnya bisa lebih," papar Rico.

Ia menambahkan, masalah yang menjadi hambatan Jokowi-Ma'ruf ke depan adalah memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, sebanyak 48,9 persen masyarakat menyebut masalah ekonomi dan kesejahteraan yang belum diselesaikan pemerintah saat ini.

"Yang harus dilakukan Jokowi adalah menyelesaikan kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Keberhasilan infrastruktur memang diakui, namun 29,30 persen masyarakat menilai hal itu tidak berpengaruh menurunkan harga dan menyediakan lapangan kerja," jelasnya.

Rico menambahkan, kegelisahan masyarakat seperti biaya listrik yang dinilai mahal, harga-harga kebutuhan pokok yang masih tinggi, dan lapangan pekerjaan itulah yang kini difokuskan agar mampu mendulang suara lebih dari 50 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2018/11/27/15265081/survei-median-jokowi-masih-terhambat-masalah-ekonomi-dan-kesejahteraan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke