Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kompas.com - 21/11/2018, 15:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Meutya Hafid, mengatakan, Jokowi-Ma'ruf akan melanjutkan kerja sama dengan China jika terpilih pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Meutya dalam diskusi "Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024", di Kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (21/11/2018).

"Pak Jokowi akan tetap melanjutkan hubungan dengan China. Meskipun di-bully juga kami setiap kalau Pak Jokowi berangkat ke China. Tapi itu akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," kata Meutya.

Ia menyadari saat ini China sedang menjalankan ekspansi ekonomi politiknya ke berbagai penjuru dunia dengan kebijakan One Belt One Road (OBOR).

Baca juga: Timses Jokowi: Kami Paham Demokrat Gamang...

Kebijakan itu mewujud pada pembangunan infrastruktur yang menjadikan China sebagai mitra utama beberapa negara di dunia.

Namun, menurut Meutya, kerja sama dengan China harus tetap dilanjutkan karena memiliki dampak positif dalam bidang ekonomi.

Meski demikian, Meutya mengatakan, jika terpilih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tetap mengedepankan politik luar negeri bebas aktif.

Oleh karena itu, untuk menghindari intervensi China dalam kebijakan ekonomi politik nasional, Jokowi juga membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat (AS) dengan bergabung dalam Indo Pasifik yang digagas AS.

Baca juga: Timses Jokowi Setuju KPU Perpanjang Waktu Pemutakhiran DPT

Dengan demikian, kedua negara akan melihat Indonesia sebagai mitra kerja sama yang strategis, bukan objek kebijakan politik luar negeri mereka.

"Jadi OBOR juga, Indo Pasifik juga. Tidak hanya kemudian kita ikut OBOR. Bagaimana kita masuk OBOR tapi tidak digunakan China? Maka dua-duanya (OBOR dan Indo Pasifik) harus berjalan bersamaan," ujar Meutya.

"Kalau AS kan minta leading-nya AS. Indonesia oke masuk dalam Asia Pasifik tapi ASEAN harus menjadi leading-nya. Bukan kemudian kita Ikut dalam skema mereka dan menjadi bagian dari mereka. Indonesia harus leading karena kita yang punya selat, kita yang punya jalur," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com