Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasangan Capres-Cawapres Didorong Mulai Berdebat Isu-isu Substantif

Kompas.com - 21/11/2018, 13:28 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan, selama masa kampanye yang telah berjalan sekitar dua bulan ini, kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden tak menunjukkan pertukaran ide dan gagasan.

Arif menilai, yang terjadi saat ini justru saling serang, saling melemahkan, adu nyinyir, dan saling lapor ke polisi.

Menurut dia, kampanye yang sejatinya menampilkan pertautan komitmen politik antara pemilih dengan capres-cawapres, menjadi semakin jauh dari harapan.

“Kampanye yang dangkal dengan gagasan. Penyampaian tidak substansial, mengada-ngada, superartifisial,” kata Arif di D Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Arif menilai, masa kampanye hingga saat ini lebih banyak diisi olok-olok daripada menawarkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Demi Kemenangan Prabowo, Relawan Rela Rogoh Kocek Pribadi untuk Kampanye

Pasangan capres dan cawapres, menurut dia, belum menawarkan program karena cenderung reaksioner.

“Kritik tidak berdasar, tanpa data akurat, sekedar untuk memukul lawan,” ujar Arif.

Arif mengemukakan, tim kampanye gagap menerjemahkan visi menjadi program yang lebih konkret.

Selain itu, para kandidat capres-cawapres juga minim terobosan bagi kampanye cerdas dan kreatif.

Politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dinilainya juga terus menjebak politik nasional dalam kubangan kebencian.

“Polarisasi politik sudah berlangsung 5 tahun Jokowi-Prabowo merembes ke masyarakat nyaris konflik horizontal antara pendukung A dan pendukung B,” ujar Arif.

Baca juga: Hasto: Kampanye Presiden Harus Diisi dengan Hal Positif

Menurut Arif, politisasi SARA hanya bagian dari potret lebih besar “politik olok-olok".

Hal itu, kata Arif, menunjukkan sempitnya pola pikir, intoleransi, dan instrumentalisme hukum untuk perebutan kekuasaan.

“Bagian mana kampanye yang meningkatkan kecerdasan masyarakat? Saya melihat sebaliknya asumsinya rasionalitas pemilih dikangkangi hasrat kekuasaan para elit yang membuat politik kita irasional,” kata Arif.

Arif mengatakan, dibutuhkan aturan main kampanye yang lebih memadai dari penyelenggara pemilu, apalagi otoritas yang dimiliki saat ini lebih kuat dibandingkan lima tahun lalu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com