Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Indramayu Bantah Mundur karena Masalah Hukum

Kompas.com - 13/11/2018, 21:24 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Indramayu Anna Sophanah membantah ia mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah hukum.

Bantahan itu disampaikannya saat bertemu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/11/2018).

"Oh enggak ada sama sekali (kasus hukum). Ini murni karena keluarga," kata Anna.

Nama Anna Sophanah sempat diseret oleh eks Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi terkait dugaan gratifikasi mobil Mitsubishi Pajero.

Hal ini disampaikan Rohadi usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK pada 18 Januari 2018.

Rohadi lantas menyebut mobil tersebut merupakan pemberian dari Direktur Utama PT Resta Permata Cikedung bernama Adji Husodo.

Baca juga: Bupati Indramayu: Saya Minta Maaf ke Masyarakat dan Pendukung

Namun, Rohadi menyinggung suami dan anak dari Anna turut menggunakan mobil tersebut.

Suami Anna adalah mantan Bupati Indramayu sebelumnya, Irianto MS Syafiuddin alias Yance.

Sementara, anak Anna adalah Daniel Muttaqien, politikus Golkar yang saat ini merupakan anggota DPR.

Anna pernah diperiksa KPK atas dugaan pemberian mobil itu pada 20 September 2016.

Ia mempersilakan kepada pihak-pihak yang menduga alasannya mundur karena masalah hukum untuk bertanya langsung ke KPK.

"Mangga (silakan) tanyakan ke KPK karena kami sudah diperiksa dua tahun lalu," ujar Anna.

Anna menegaskan bahwa pengunduran dirinya murni karena alasan keluarga. Ia ingin mengurus ayahnya yang tengah jatuh sakit.

"Bapak saya sakit. Bapak sangat butuh perhatian saya," kata Anna.

Baca juga: Bupati Indramayu Mengundurkan Diri karena Ayahnya Sakit

Anna mengatakan, ibunya juga belum lama ini meninggal dunia karena sakit. Selama ibunya sakit, ia jarang memberi perhatian karena kesibukan sebagai bupati.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com