Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berencana Gelar Dialog Kebangsaan Berkala

Kompas.com - 09/11/2018, 17:06 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto berencana menggelar dialog kebangsaan untuk membahas isu terkini secara rutin.

Dialog kebangsaan tersebut seperti yang dilangsungkan antara Kemenko Polhukam dan para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Jumat (9/11/2018) hari ini. .

Wiranto menuturkan, rutinitas dialog bertujuan demi menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan warganya.

"Saya kira pertemuan seperti ini akan saya lakukan secara berkala, secara periodik, agar kebersamaan kita, baik sesama umat Islam atau antaragama tetap terjaga," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Bawaslu dan KPAI Akan Bahas Dugaan Keterlibatan Anak dalam Aksi 211

Pagi tadi, Kemenko Polhukam mengadakan dialog kebangsaan, yang dihadiri Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas Islam, dan para tokoh Islam.

Isu yang mereka bahas adalah tentang pembakaran bendera saat perayaan Hari Santri Nasional (HSN) di alun-alun Limbangan, Garut, Jawa Barat, pada 22 Oktober 2018 lalu.

Berkaca dari kasus tersebut, Wiranto mengatakan, masalah itu sebenarnya kecil tetapi kemudian menyebar ke seluruh Indonesia.

"Kemarin saya dapat permasalahan, enggak besar sih. Cuma satu kecamatan kecil, Limbangan, Garut. Pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera," kata Wiranto.

"Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," lanjut dia.

Oleh sebab itu, ia mengundang para tokoh dan ormas Islam untuk bertemu demi menuntaskan masalah tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah yang akan selesai tanpa komunikasi terlebih dahulu.

"Kewajiban kita untuk bertemu dengan semangat tabayyun, tak ada masalah yang selesai tanpa komunikasi, berkoordinasi," tutur dia.

Baca juga: Wiranto Minta Publik Waspadai Pihak yang Tunggangi Unjuk Rasa

Hasil dari dialog tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi.

"Kami sangat bahagia terjadi kesepakatan, bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi pada masa ke depan nantinya," ujar Wiranto seusai acara.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pihak-pihak yang hadir telah menerima proses penyelesaian masalah tersebut, baik secara hukum maupun secara organisasi asal para pelaku.

Beberapa ormas yang diundang terdiri dari, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212.

Kompas TV Tampak ikut mendampingi Menko Polhukam Wiranto dan Menko PMK Puan Maharani.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com