Pemerintah Berencana Gelar Dialog Kebangsaan Berkala

Dialog kebangsaan tersebut seperti yang dilangsungkan antara Kemenko Polhukam dan para pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Jumat (9/11/2018) hari ini. .

Wiranto menuturkan, rutinitas dialog bertujuan demi menjaga keutuhan bangsa dan kerukunan warganya.

"Saya kira pertemuan seperti ini akan saya lakukan secara berkala, secara periodik, agar kebersamaan kita, baik sesama umat Islam atau antaragama tetap terjaga," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Pagi tadi, Kemenko Polhukam mengadakan dialog kebangsaan, yang dihadiri Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, para pimpinan ormas Islam, dan para tokoh Islam.

Isu yang mereka bahas adalah tentang pembakaran bendera saat perayaan Hari Santri Nasional (HSN) di alun-alun Limbangan, Garut, Jawa Barat, pada 22 Oktober 2018 lalu.

Berkaca dari kasus tersebut, Wiranto mengatakan, masalah itu sebenarnya kecil tetapi kemudian menyebar ke seluruh Indonesia.

"Kemarin saya dapat permasalahan, enggak besar sih. Cuma satu kecamatan kecil, Limbangan, Garut. Pelaku 3 orang, 1 pembawa dan 2 pembakar bendera," kata Wiranto.

"Tapi kok berkembangnya sampai ke negara, ke Indonesia begitu luas. Tiga orang bisa sebabkan 120 juta orang bisa kena akibatnya, ini tidak adil," lanjut dia.

Oleh sebab itu, ia mengundang para tokoh dan ormas Islam untuk bertemu demi menuntaskan masalah tersebut. Menurutnya, tidak ada masalah yang akan selesai tanpa komunikasi terlebih dahulu.

"Kewajiban kita untuk bertemu dengan semangat tabayyun, tak ada masalah yang selesai tanpa komunikasi, berkoordinasi," tutur dia.

Hasil dari dialog tersebut adalah tercapainya kesepakatan bahwa kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi.

"Kami sangat bahagia terjadi kesepakatan, bahwa ini ada kesalahpahaman yang tidak lagi boleh terjadi pada masa ke depan nantinya," ujar Wiranto seusai acara.

Selain itu, Wiranto mengatakan, pihak-pihak yang hadir telah menerima proses penyelesaian masalah tersebut, baik secara hukum maupun secara organisasi asal para pelaku.

Beberapa ormas yang diundang terdiri dari, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Islam (Persis), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), GNPF Ulama, dan Presidium Alumni 212.