Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Rumah DP 0 Persen untuk ASN Beda dengan DKI

Kompas.com - 08/11/2018, 19:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyatakan program rumah dengan down payment (DP) 0 persen untuk ASN, TNI, dan Polri berbeda dengan yang digagas cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Diketahui, semasa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga pernah menggagas program rumah DP 0 rupiah.

"Jadi yang di DKI belum ya, dia masih jargon, tapi ya kita lihat nanti. Kalau ini kan sudah ada, langsung ada solusi nya," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Baca juga: Menurut Pengembang, DP 0 Persen Tak Cocok untuk Pembiayaan Rumah ASN, TNI, dan Polri

Arya menambahkan jika memang ada kesamaan, hal itu tak perlu dipermasalahkan. Ia justru menilai positif kebijakan Jokowi terkait rumah DP 0 persen itu lantaran juga menyerap ide dari semua level pemerintahan.

Arya mengatakan jika kebijakan di daerah dinilai bagus, pemerintah pusat tak perlu merasa malu untuk mengadopsinya. Ia menilai sepanjang kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat maka layak diadopsi.

Ia mengatakan, perbedaan politik tak boleh membuat pemimpin menjadi tak obyektif sehingga mengabaikan program yang baik yang berasal dari kubu oposisi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Rumah DP 0 Persen untuk ASN, Ini Kata Sandiaga

"Kan ini sama-sama pemerintahan. Tidak ada masalah kalau memang ada program yang baik kan saling support. Untuk rakyat kok masa kita 'wah itu programnya si itu jangan ditiru, kita bikin program yang lain', aneh kalau gitu," ujar Arya.

"Ide-ide dari daerah, program daerah untuk pusat sangat banyak. Dan kalau didata mungkin penyerapan ide itu hanya untuk pembangunan gitu, bukan sesuatu yang luar bisa juga kalau misalnya diambil sebagai ide," lanjut dia.

Kompas TV Migrant care mengecam eksekusi mati kepada Tuti Tursilawati, disela kunjungan ke rumah keluarga Tuti di Majalengka, Jawa Barat. Migrant care menyatakan perlunya evaluasi perlindungan bagi TKI terutama sejak sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Migrant care juga meminta pemerintah punya lobby yang lebih kuat menghadapi kasus yang mengancam TKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com