Presiden Akui Regulasi Pemerintah Tak Bisa Mengontrol Medsos

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyebut, perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membawa tantangan baru. Media sosial muncul tanpa jajaran redaksi, dan hal itu membuat setiap warga bisa menjadi wartawan.

"Rapat redaksi yang dulu tertata rapi digantikan peran medsos. Dan jempol atau like menjadi pemimpin redaksi di media sosial sekarang ini," kata Jokowi saat membuka Indonesia Science Expo di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (1/11/2018).

"Menghadapi fenomena tersebut, regulasi pemerintah tidak cukup menyelesaikan masalah. Sebab, tidak semua bisa dipagari regulasi," tambah Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi Tegaskan, Infrastruktur adalah Sarana Menyatukan Bangsa

Oleh karena itu, menurut Jokowi, yang dibutuhkan sekarang adalah standar moralitas yang semakin tinggi oleh masyarakat. Tiap masyarakat harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan di media sosial.

"Jangan sampai karena adanya teknologi baru masuk, ada keterbukaan yang diperbolehkan, tapi karena moralitas kita yang tidak baik, digunakan untuk ujuran kebencian, fitnah, hoaks, yang marak sekarang ini," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga berharap teknologi yang kerap disalahgunakan harus dihadang oleh teknologi lain.

Baca juga: Jokowi Enggan Komentari Guru Honorer yang Demo di Depan Istana

Menurut Jokowi, tidak ada institusi lain yang mampu dan relevan menjawab tantangan ini, kecuali lembaga penelitian.

"Dalam situasi seperti apa pun, lembaga penelitian menempati peran sentral dalam kehidupan manusia beserta ekosistem kehidupannya, berperan sentral melahirkan karya-karya riset unggul, dan berperan sentral dalam menjawab tantangan zaman yang ada," kata Jokowi disambut tepuk tangan para peneliti yang hadir.