Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Akui Indeks Kerukunan Beragama di Indonesia Menurun, Ini Sebabnya...

Kompas.com - 25/10/2018, 16:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, indeks kerukunan beragama Indonesia tahun 2018 menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan Wiranto saat konferensi pers laporan 4 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

"Indeks kerukunan beragama dari tahun 2017, kami nilai di 2018 ada penurunan," ujar Wiranto.

Wiranto belum dapat menunjukkan angka rincinya. Sebab, penghitungannya dilakukan setiap akhir tahun.

Baca juga: Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Panas-Dingin

Meski demikian, penurunan itu sebenarnya sudah terjadi sejak 2017.

Pada 2015, indeks kerukunan beragama di Indonesia mencapai 75,36. Artinya, masuk dalam kategori rukun.

Pada 2016, indeks kerukunan beragama meningkat sedikit menjadi 75,47.

Pada 2017, indeks kerukunan beragama mulai menurun menjadi 72,27. Angka ini masih termasuk ke dalam kategori rukun.

Wiranto melanjutkan, penurunan indeks kerukunan beragama di Indonesia disebabkan dua hal.

Pertama, pelaksanaan serangkaian pilkada serentak dan pemilu.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

"Karena pilkada serentak, kegiatan politik menggunakan agama sebagai simbol kontestasi. Ini jujur gara-gara itu kita agak turun," ujar Wiranto.

Kedua, konten hoaks dan ujaran kebencian meningkat di media sosial.

"Hoaks ini kan barang baru. Tahun 2000 hoaks enggak ada. Karena pengguna telepon baru 20 juta. Internet baru 1 juta. Sekarang telepon 300 juta. Banyak orang Indonesia hobinya kumpulkan telepon baru. Kondisi ini tidak bisa kita elekkan," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan, meski indeks kerukunan beragama di Indonesia pada 2018 ini cenderung turun, angkanya belum masuk kategori mengancam persatuan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com