Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 75 Persen Publik Khawatir Hoaks

Kompas.com - 23/10/2018, 17:37 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mencatat, 75 persen publik khawatir dengan kian maraknya hoaks.

"Hanya 8,7 persen publik yang menyatakan tidak khawatir," ujar Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ikrama Masloman di Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Dari responden yang khawatir tersebut, 74,5 persen menyatakan ingin media sosial dibersihkan atau ditertibkan dari penyebaran berita-berita bohong.

Baca juga: Alasan Polisi Periksa Atiqah Hasiholan Berkait Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet

Responden yang ingin media sosial dibersihkan dari hoaks berasal dari berbagai segmen. Mulai dari berpendidikan tinggi maupun rendah, ekonomi lemah hingga ekonomi mapan.

Bahkan mayoritas pendukung partai politik, pendukung capres hingga pengguna media sosial sendiri ingin hoaks itu ditertibkan.

"Mayoritas pendukung masing-masing partai politik menyatakan persetujuan mereka agar media bersih dari informasi hoaks," kata Ikrama.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada 10-19 Oktober 2018 dengan jumlah 1.200 responden diseluruh Indonesia.

Baca juga: Survei LSI: Pasca-hoaks Ratna, Dukungan Pemilih Berpendidikan Tinggi ke Prabowo Turun

Metode sampling yang digunakan yakni multistage random sampling dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara tetap muka menggunakan kuesioner.

Adapun margin of error plus minus 2,8 persen. Survei juga dilengkapi dengan FGD, analisis media dan indepth interview.

Kompas TV Ratna dijerat polisi berbuat onar dengan meyebarkan informasi bohong mengenai dirinya yang dianiaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com