Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut 99 Persen Warga Ekonominya Pas-pasan, Pramono Tanya "Angka dari Mana?"

Kompas.com - 22/10/2018, 15:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung merespons pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa 99 persen masyarakat Indonesia berada pada ekonomi yang pas-pasan.

Pramono mengatakan, apabila data yang disampaikan itu benar, Prabowo sudah pasti bukan bagian dari 99 persen masyarakat ekonomi pas-pasan tersebut. Melainkan 1 persen masyarakat sisanya.

"Yang jelas, satu persennya pasti Pak Prabowo itu," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Baca juga: Prabowo: Hotel-hotel yang Besar Itu Milik Orang Bali atau Bukan?

Namun, lanjut Pramono, persoalannya adalah data yang disampaikan Prabowo keliru. Ia tak mengetahui dari mana Prabowo mendapatkan data 99 persen masyarakah Indonesia berada pada taraf ekonomi pas-pasan.

Sebab, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018.

Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 25,95 juta orang.

Baca juga: Tak Ubah Gaya, Prabowo Dinilai Langgengkan Jokowi 2 Periode

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

"Artinya, kritik yang disampaikan Pak Prabowo itu, angka yang 99 persen itu dari mana, kita nggak tahu, ya. Yang jelas, sekarang ini kemiskinan itu menurun, sekarang sudah single digit 9,82 persen. Artinya apa? Pemerintah sudah bekerja on the right track," ujar Pramono.

Selain itu, Pramono juga mengatakan bahwa berdasarkan survei sejumlah lembaga, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK juga tinggi. Salah satunya survei yang dirilis Litbang Kompas.

Baca juga: Hashim: Prabowo Anti Asing, Itu Hoaks

Survei Litbang Kompas menunjukkan 72,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Salah satu ukurannya kan tingkat kepuasan publik. Tingkat kepuasan masyarakat, kalau kita lihat dari hasil survei, termasuk survei Litbang Kompas terakhir, atas persoalan ekonomi kita, kepuasan publiknya masih tinggi," ujar Pramono.

Pernyataan 99 persen masyarakat Indonesia berada pada ekonomi yang pas-pasan dilontarkan Prabowo saat menghadiri Deklarasi Emak-emak Binangkit relawan Prabowo-Sandi di Pendopo Inna Heritage Hotel Denpasar, Bali, Jumat (19/10/2018).

Saat berdialog dengan ratusan emak-emak pendukungnya, Prabowo memaparkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Menurut Prabowo, setelah 73 tahun Indonesia merdeka masih banyak rakyat yang hidup kelaparan serta sulit mendapatkan pekerjaan.

"Kita melihat sekarang adalah keadaan yang saya sebut keadaan paradoks, keadaan yang janggal setelah 73 tahun merdeka yang kaya semakin sedikit dan segelintir orang saja dan ini bukan saya karang, ini adalah data fakta yang diakui oleh bank dunia oleh lembaga lembaga internasional," ujar Prabowo seperti dikutip dari siaran pers, Sabtu (20/10/2018).

"Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan bahkan bisa dikatakan sangat sulit," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com