JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, pemerintah sudah menyuntik dana talangan Rp 4,9 Triliun untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun menurut Jokowi, suntikan dana sebesar itu masih belum cukup.
"Ini pun masih kurang lagi. 'Pak masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun'," kata Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018).
"Lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," tambah dia.
Jokowi meminta Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jokowi mengakui, menyelenggarakan jaminan kesehatan di negara yang besar seperti Indonesia tidak lah mudah. Namun, jika sistem dibangun secara benar, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
Baca juga: Mampukah Cukai Rokok Menutup Defisit BPJS Kesehatan?
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga meminta masyarakat untuk menjaga kesehatannya. Menurut dia, biaya perawatan berbagai penyakit memang tidak murah.
Misalnya, untuk menanggung masyarakat yang terkena penyakit jantung, pada 2017 lalu BPJS harus menggelontorkan dana Rp 9,25 triliun. Sementara untuk klaim pengobatan kanker mencapai Rp 3 triliun dan gagal ginjal Rp 2,25 triliun.
"Yang ingin saya katakan bahwa, mencegah penyakit juga utama sangat utama, sebagaimana kita mengobati. Mempromosikan gaya hudup sehat juga sangat utama," kata mantan Gubernur DKI ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.