Baru 18 Sekolah Darurat yang Dibangun di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupayakan untuk mendirikan tenda sekolah darurat di lokasi pengungsian pasca-gempa dan tsunami yang melanda wilayah Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya telah mendirikan 18 tenda sekolah darurat.

“Kita mensuplai tenda sekolah darurat, setelah itu dimulai membangun kelas swadaya masyarakat dari Kemendikbud,” kata Muhadjir melalui sambungan telepon kepada Kompas.com, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: 1.200 Huntara untuk Korban Gempa Sulteng

Muhadjir menuturkan, sekolah darurat tersebut dibangun dengan material yang didapat di sekitar lokasi bencana, termasuk puing-puing yang masih bisa digunakan. Sementara atapnya berupa terpal yang dipesan dari Surabaya, Jawa Timur.

“Dibantu terpal dipesan dari Surabaya dan bantuan pemasangan 30 juta per sekolah darurat,” kata Muhadjir.

Akan tetapi, ia mengakui, jumlah tenda untuk membangun sekolah darurat masih terbatas.

Alasannya, suplai tenda terbagi dua, selain ke Sulteng juga ke Lombok, NTB yang juga mengalami bencana gempa bumi. 

“Kita tidak bisa langsung pesan (tenda untuk sekolah darurat), sehingga yang kita pakai adalah tenda yang sudah siap. Sebagian besar sudah terpasang di NTB,” kata Muhadjir.

Namun demikian, tambah Muhadjir, organisasi Unicef akan memberikan bantuan tenda sekolah darurat sejumlah 450.

Selain itu juga ada bantuan perlengkapan sekolah untuk siswa-siswa berupa alat-alat tulis sekolah.

“Kita harapkan pekan ini sudah sampai di Balikpapan terus langsung dibawa ke Palu,” tutur Muhadjir.

Baca juga: Bangkai Jembatan Kuning Diincar Warga dan 5.000 Huntara Disiapkan, Ini 5 Fakta Baru Gempa Sulteng

“Kemudian kita menunggu tender tenda lelang dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), tapi itu waktu agak lama karena sekarang lelang baru diumumkan,” sambung Muhadjir.

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun kelas sekolah semi permanen untuk mengganti tenda-tenda sekolah darurat.

“Ketika anak-anak sudah masuk sekolah semi permanen kegiatan belajar mengajar sudah dibilang 100 persen normal, kalau sekarang ini masih banyak lebih ke trauma konselingnya,” tutur Mendikbud.

“Setelah nanti kira-kira satu setengah tahun mereka (siswa-siswa) pindah ke sekolah permanen. Jadi sekolah semi permanen dan sekolah permanen itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR,” tambah Muhadjir.