Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascabencana di Sulteng, Pemerintah Tak Akan Bangun Perumahan di Zona Rawan Likuefaksi

Kompas.com - 15/10/2018, 14:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tak akan kembali membangun perumahan terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah di zona rawan likuefaksi dan jalur patahan Palu Koro.

Pemerintah berkaca pada sejumlah kawasan perumahan yang hancur akibat dampak likuefaksi maupun patahan Palu Koro saat gempa dan tsunami terjadi.

"Jangan sampai masuk ke Palu Koro lagi atau tempat-tempat yang sangat labil. Ini membutuhkan satu persyaratan dan perencanaan yang lebih matang yang melibatkan lembaga terkait," kata dia usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Untuk saat ini, kata Wiranto, pemerintah fokus pada pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana.

Baca juga: Jumlah Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sulteng Diperkirakan Lebih dari 5000 Unit

Menurut dia, para pengungsi tak mungkin dibiarkan terlalu lama tinggal di tenda-tenda.

"Enggak mungkin di tenda terus karena menyangkut masalah kenyamanan, masalah kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Pemerintah membuat hunian sementara. Dihuni oleh masyarakat yang bersifat sementara," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, hunian sementara ini akan dibangun dengan material yang lebih layak. Setiap hunian sementara bisa menampung hingga 12 kepala keluarga

"Di mana nanti dilengkapi MCK (fasilitas mandi, cuci, kakus) dengan dapur dan fasilitas rumah tangga lainnya. Ini dihitung sementara ada sekitar 1.200 lokasi," kata dia.

Baca juga: Pakar Geoteknik UI Ungkap Cara Selamat dari Ancaman Likuefaksi

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini rencana pembangunan perumahan masih dalam tahapan penyusunan rencana induk.

Saat ini, kata dia, tim ahli yang didatangkan dari Jepang sedang melakukan penelitian geologi demi menghindari zona rawan dan menemukan zona terbaik dalam pembangunan perumahan.

"Ini tidak bisa dibangun di tempat yang awal, yang lama. Tinggal nunggu tim Jepang yang di lapangan untuk penyelidikan geologinya. Timnya ada sudah di sana kemarin," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com