Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Dorong Investasi di Start Up Edukasi dan Kesehatan

Kompas.com - 13/10/2018, 11:12 WIB
Ardito Ramadhan,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

KUTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Rudiantara mendorong para calon investor untuk berinvestasi di perusahaan start up yang bergerak di bidang edukasi (edutech) dan kesehatan (healthtech).

Alasannya, kata Rudiantara, kedua sektor itu mempunyai anggaran yang lebih besar dari sektor lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RI (APBN).

Rudiantara mengatakan, start up yang bergerak di bidang edutech berpeluang besar menjadi start up unicorn berikutnya dari Indonesia.

Unicorn adalah sebutan bagi start up yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar dollar AS. 

Baca juga: Kompak, 3 Edutech Indonesia Serukan Hal Ini di Edtech Asia Summit 2018

"Mengapa pendidikan? Karena APBN kita itu berdasarkan undang-undang dasar 20 persen itu harus digelontorkan untuk pendidikan," kata Rudiantara dalam Nexticorn International Convention di Kuta, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Rudiantara menuturkan, tahun ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 400 triliun untuk sektor pendidikan yang angkanya dapat bertambah pada tahun depan.

"Itu kan kalau dapat satu atau dua persen saja sudah Rp 10 triliun kalau dua persen. Jadi akan besar," ujar Rudiantara.

Sektor healthtech, kata Rudiantara, juga mempunyao peluang yang sama karena pemerintah wajib menganggarkan 5 persen APBN untuk sektor kesehatan.

Baca juga: Fintech Rentan Disalahgunakan untuk Membiayai Teroris

"Lagi-lagi, 5 persen itu sekira Rp 100 triliun lebih dibelanjakan. Kalau satu persennya saja sudah angka yang luar biasa besar," katanya.

Di samping itu, Rudiantara juga menyebut sektor fintech juga layak disuntik investasi karena perkembangannya yang begitu pesat.

Akhir pekan ini, Kemenkominfo menggelar Nexticorn Intenational Convention di Kuta, Bali, guna mempertemukan start up lokal dengan para calon investor.

Terdapat 88 perusahaan modal ventura dan 70 start up lokal terpilih yang mengikuti kegiatan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com