Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium, Ini Penjelasan Staf Khusus Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendadak membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

Dalam soal kebijakan harga BBM, menurut Erani, ada tiga poin yang menjadi bahan pertimbangan Presiden.

Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, Kemenkeu diminta menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal.

"Ketiga, memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas dari setiap kebijakan yang diambil. Demikian pula fundamental ekonomi tetap dijaga agar ekonomi tetap bugar," ujar Erani.

BBM jenis premium rencananya akan naik pukul 18.00 WIB, Rabu (10/10/2018) sore ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan hal itu saat ditemui di Sofitel Hotel, Nusa Dua, Rabu sore tadi.

"Untuk Jamali (Jawa, Madura, dan Bali) harga per liter jadi Rp 7.000. Sementara di luar Jamali jadi Rp 6.900," kata Jonan.

Jonan menjelaskan, kenaikan harga premium dikarenakan harga salah satu acuan minyak dunia, yaitu Brent, sudah lebih di atas 80 dollar AS per barrel.

Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) juga mengalami kenaikan yang membuat pemerintah memutuskan perlunya penyesuaian harga.

Baca juga: Dapat Arahan dari Jokowi, Harga Premium Batal Naik Hari Ini

Namun hanya berselang hitungan jam, pernyataan Jonan itu dikoreksi oleh anak buahnya. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan, BBM batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.

"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi) kita evaluasi lagi kenaikan tersebut," kata dia.

Namun, saat ditanya apa yang membuat pembatalan tersebut begitu mendadak, Erani mengaku tidak tahu.

"Saya tidak bisa jawab karena tidak tahu soal itu," kata Erani.