Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla: Tanah di Balaroa Palu Labil, Warga Harus Direlokasi

Kompas.com - 09/10/2018, 18:42 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, area komplek perumahan Balaroa di Palu, Sulawesi Tengah, sudah tak layak ditinggali oleh masyarakat.

Pascagempa bermagnitudo 7,4, tanah di daerah tersebut kehilangan kekuatannya sehingga menyebabkan bangunan di atas tanah tidak dapat ditahan oleh lapisan tanah (likuefaksi).

"Mau diambil pun (korban yang tertimbun) berbahaya karena tanahnya labil sekali. Hanya bisa dengan alat berat, tapi kalau alat beratnya tenggelam juga bisa korban lebih banyak lagi," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Selasa (9/10/2018).

"Alat berat PMI juga tenggelam di situ. Ketika diangkat keluar, rusak karena batu-baru masuk ke dalam tanah juga," sambung dia.

Baca juga: Wapres: Pencarian Korban Bencana Sulteng Dihentikan 11 Oktober 2018

Akibat kondisi tanah yang labil, Kalla menyebut, area Balaroa sebagai zona merah atau zona berbahaya untuk ditinggali.

Oleh karena itu, ia mengatakan, tak bisa lagi masyarakat tinggal di area tersebut.

Relokasi warga yang selamat dari bencana alam itu menjadi opsi terakhir yang dinilai perlu diambil. Namun, pemerintah belum menentukan lokasi realokasi warga Belaroa.

"Harus relokasi, harus relokasi. Sedang disiapkan gubernur tempatnya," kata Wapres.

Baca juga: BNPB: Diperkirakan, 5.000 Orang Masih Tertimbun di Balaroa dan Petobo

Pencarian korban di Balaroa direncanakan akan dihentikan pada 11 Oktober 2018, bersamaan dengan menghentikan evakuasi korban bencana di Sulteng.

Akibat likuefaksi, banyak rumah di Balaroa tertimbun tanah. Diperkirakan banyak warga juga yang ikut tertimbun. Evakuasi sulit dilakukan karena kondisi tanah sangat labil.

Selain Balaroa, perumahan lain yang mengalami likuefaksi, yakni Petobo.

Baca juga: Korban Meninggal Akibat Bencana di Sulteng Capai 2.010 Orang

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo.

"Jumlah itu menurut informasi yang disampaikan kepala desa. Tapi masih belum terverifikasi," ujar Sutopo dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Menurut Sutopo, ada 1.445 unit rumah di Balaroa. Sementara, jumlah rumah yang rusak di Petobo diperkirakan ada 2.050 unit.

Sebagian besar wilayah Balaroa dan Petobo tertimbun lumpur. Kondisi bangunan di permukaan telah rata dengan tanah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com