BNPB: Diperkirakan, 5.000 Orang Masih Tertimbun di Balaroa dan Petobo

Kompas.com - 07/10/2018, 16:56 WIB
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Fokus pencarian korban kini tertuju pada dua wilayah yang terdampak cukup parah, yakni Balaroa dan Petobo, di Palu.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, hingga saat ini diperkirakan masih ada 5.000 orang yang tertimbun tanah di wilayah Balaroa dan Petobo.

"Jumlah itu menurut informasi yang disampaikan kepala desa. Tapi masih belum terverifikasi," ujar Sutopo dalam konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Minggu (7/10/2018).

Baca juga: BERITA FOTO: Kondisi Perumnas Balaroa Palu yang Luluh Lantak akibat Gempa, Ratusan Orang Hilang


Menurut Sutopo, ada 1.445 unit rumah di Balaroa. Sementara, jumlah rumah yang rusak di Petobo diperkirakan ada 2.050 unit.

Luas wilayah Petobo 180 hektar. Menurut Sutopo, sebagian besar wilayah Balaroa dan Petobo tertimbun lumpur. Kondisi bangunan di permukaan telah rata dengan tanah.

Baca juga: Petaka di Petobo, Aspal seperti Gelombang dan Lumpur Keluar dari Perut Bumi, seperti Mau Kiamat

Menurut Sutopo, Balaroa dan Petobo adalah dua wilayah yang terdampak Likuefaksi, di mana kondisi tanah berubah menjadi lumpur. Proses pencarian terus dilakukan dengan bantuan 7 unit alat berat dan eskavator.

"Upaya terus dilakukan. Ditargertkan 11 Oktober sudah selesai. Kalau tidak ditemukan, nanti akan dibahas bersama. Apalagi tanggal 11 itu sudah dua pekan, sehingga sudah dinyatakan hilang," kata Sutopo.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Tim Gabungan Ungkap Penyebab Kedatangan Harun Masiku Lambat Dideteksi

Nasional
Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Kemenhan: Indonesia Siap Bantu Negara ASEAN yang Terpapar Corona

Nasional
Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X