Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Saya Ingin Presiden Betul-betul Dapat Informasi yang Jujur

Kompas.com - 08/10/2018, 19:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bertemu dengan sejumlah kelompok dan organisasi masyarakat sipil di Sanur, Bali, Senin (8/10/2018).

Kepada mereka, Moeldoko menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi bukan pemerintah yang antikritik. KSP, kata Moeldoko, membuka pintu seluas-luasnya terhadap masukan serta kritik bagi pemerintah.

"Supaya aspirasi yang ada di masyarakat bisa didengarkan langsung, saya catat dan dapat saya sampaikan langsung pada kesempatan pertama saya bertemu Presiden," ujar Moeldoko, sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi.

Baca juga: Nama Soekarwo Jadi Brand Relawan Pendukung Jokowi-Maruf Amin di Surabaya

"Saya ingin Presiden betul-betul mendapatkan informasi yang jujur, asli dan genuine ya," lanjut dia.

Organisasi dan kelompok masyarakat sipil yang hadir, antara lain Elsam, DebtWatch Indonesia, Infid, Walhi, Yappika, Tifa, Oxfam, Migrant Care, KSBSI, Prakarsa, Actionaid, Koalisi Perempuan Indonesia dan Transparansi Internasional Indonesia.

Pertemuan ini sendiri diprakarsai KSP untuk menyambut acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.

Baca juga: Moeldoko Tanggapi Ribut-ribut Mendag Vs Dirut Bulog soal Impor Beras

Moeldoko mengapresiasi pertemuan ini. Ia berharap pertemuan ini berlangsung secara berkala agar pemerintah mendapat masukan dan kritik. Bahkan, forum ini juga berguna untuk mengakomodasi suara masyarakat yang selama ini belum terkenda dampak sebuah kebijakan.

"Pertemuan semacam ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah. Yang sekarang sudah dikerjakan pemerintah juga belum sempurna sehingga pemerintah juga memerlukan masukan, bahkan kritik," ujar Moeldoko.

"Sehingga suara masyarakat yang selama ini belum terkena dampak dari kebijakan dapat didengarkan, juga agar sebuah kebijakan dapat diperbaiki atau dikoreksi," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com