Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BMKG: Mohon Jadi Agen Pemutus Hoaks Bencana

Kompas.com - 04/10/2018, 16:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Daryono meminta masyarakat untuk tidak termakan berita bohong atau hoaks ketika terjadi bencana alam.

Ia juga meminta masyarakat dapat mengenali ciri-ciri berita bohong agar tidak mudah percaya.

"Meminta masyarakat untuk mengenali ciri-ciri hoaks. Ciri-ciri itu, pertama, dia meramalkan akan ada terjadi gempa besar, akan ada tsunami, tanda itu berita bohong, tidak boleh diteruskan," kata Daryono dalam sebuah diskusi di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (4/10/2018).

Selain itu, untuk mengetahui sebuah informasi sebagai berita benar atau bohong, masyarakat bisa mengecek institusi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam informasi tersebut.

Baca juga: [HOAKS] Foto Korban Gempa dan Tsunami di Palu Dijajarkan

"Apakah ada nomor kontaknya atau tidak. Kalau enggak ada, itu jelas hoaks," ujar Sutopo.

Masyarakat diminta untuk berhati-hati, karena bisa jadi setelah menerima berita bohong dan menyebarkan, maka pihak yang ikut menyebarkan hoaks itu disebut sebagai agen penyebar hoaks.

Ia meminta masyarakat untuk memutus penyebaran rantai berita bohong, namun tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang muncul dalam penanganan sebuah bencana.

"Mohon jadi agen pemutus hoaks karena amat meresahkan. Waspada tetap dijaga," tuturnya.

Baca juga: [HOAKS] Foto dan Video Gunung Soputan di Sulawesi Utara

Sejak gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami melanda Sulawesi Tengah, Jumat (28/9/2018), banyak berita bohong yang beredar seputar gempa dan tsunami.

Akibat bencana tersebut, tercatat 1.424 orang meninggal dunia.

Selain itu, terdapat 2.549 korban luka berat sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit, baik di Palu maupun di luar Palu. Adapun korban hilang mencapai 113 orang.

Sutopo mengatakan, proses evakuasi dan pencarian masih terus dilakukan. Bantuan juga terus disalurkan untuk 70.821 pengungsi yang tersebar di 141 titik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com