DPR Akan Bentuk Tim Pengawasan Pemulihan Pascabencana di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR mengusulkan pembentukan tim pengawas terkait upaya pemulihan situasi pasca-bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).

Usul pembentukan tim pengawas tersebut akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pembentukan timwas bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi bagi daerah-daerah yang terdampak bencana. Tidak hanya Sulawesi Tengah, melainkan juga proses pemulihan di Lombok, Nusa Tenggara Barat

Baca juga: Fakta Teluk Palu sebagai Daerah Reklamasi yang Dihantam Tsunami

"Kami di pimpinan juga sudah  berbicara dan akan mengadakan rapat pimpinam karena kami mengusulkan adanya tim pengawas DPR untuk mempercepat recovery dan rehabilitasi bagi daerah-daerah yang terkena musibah beberapa bulan belakangan ini," ujar Fahri saat membuka Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Menurut Fahri, pembentukan tim pengawas merupakan bagian dari upaya DPR untuk membantu pemerintah menangani situasi pasca-bencana.

"Tentunya kita juga bagian dari upaya membantu pemerintah di dalam mempercepat pelaksanaan penanganan bencana yang sedang kita alami," kata Fahri.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, pembentukan tim pengawas akan mempermudah DPR dalam melakukan pemantauan.

Tim pengawas terdiri dari enam orang pimpinan dan 24 anggota DPR dari seluruh fraksi yang ada.

"Ya kita akan bentuk timwas, usulan juga dari rapat pimpinan untuk percepatan, supaya DPR lebih mudah dalam proses pemantauannya," ujar Fadli saat ditemui seusai Sidang Paripurna.

Selain itu, lanjut Fadli, pembentukan tim pengawas juga bertujuan untuk mengawasi koordinasi antar instansi pemerintah dalam menangani situasi pasca bencana. Ia menilai koordinasi pemerintah dalam menangani bencana masih sanga kurang.

Baca juga: Satu Sore di Pantai Talise, Palu

"Bagaimana koordinasi di antara pemerintah. Kan di antara instansi pemerintah ini koordinasinya juga kurang. sangat buruk. apalagi ada pernyataan kemarin yang membingungkan masyarakat, diperbolehkan mengambil makanan dan minuman. saya kira ini benar-benar amatiran, pemerintah amatiran," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Sejak gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang dan tsunami melanda Kota Palu dan Kabupaten Donggala, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Selasa (2/10/2018), tercatat 1.234 orang meninggal dunia dan 99 orang hilang. Selain itu, sebanyak 799 orang mengalami luka berat. Mereka tengah dirawat di rumah sakit.

Sementara, ada 59.450 jiwa pengungsi yang tersebar di 109 titik di kota Palu. Sedangkan pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.