Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Irvanto Sebut Fayakhun Minta Uang Rp 5 Miliar dari Agus Gumiwang untuk Diserahkan ke KPK

Kompas.com - 02/10/2018, 13:35 WIB
Abba Gabrillin,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus korupsi pengadaan e-KTP Irvanto Hendra Pambudi mengatakan bahwa saksi Fayakhun Andriadi pernah memintanya agar menyerahkan uang Rp 5 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan Irvan saat bertanya kepada Fayakhun yang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/10/2018).

"Kepada saudara Fayakhun, saya akan tanyakan satu hal. Saya ingin mengulang kejadian di suatu malam di Rutan Guntur yang disaksikan Eka Kamaludin," ujar Irvan.

Baca juga: Di Sidang E-KTP, Jaksa Konfirmasi Pemberian Rp 5 Miliar dari Fayakhun ke Irvanto

Menurut Irvan, saat itu dia dan Fayakhun sama-sama menjadi tahanan KPK, meski dalam kasus yang berbeda. Keduanya saat itu berada di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.

Saat itu, menurut Irvan, Fayakhun memberitahu bahwa Fayakhun memiliki jatah uang Rp 5 miliar yang ada pada politisi Golkar lainnya, Agus Gumiwang. Menurut Irvan, Fayakhun memintanya untuk mengambil uang tersebut dan menyerahkannya kepada KPK.

Menurut Irvan, Fayakhun memintanya agar seolah-olah mengakui pernah menerima uang 500.000 dollar Singapura dari Fayakhun, dan berniat menyerahkan uang itu kepada KPK.

"Saksi bilang ada jatah Rp 5 miliar di Agus Gumiwang. Nanti pakai nama saya untuk kembalikan ke KPK yang 500.000 dollar tersebut," kata Irvan.

Namun, dalam persidangan Fayakhun membantah hal itu. Menurut Fayakhun, ia tidak pernah menyampaikan permintaan seperti yang diceritakan oleh Irvanto.

"Tidak pernah," kata Fayakhun.

Sebelumnya, Fayakhun mengaku pernah memberikan 500.000 dollar Singapura kepada Setya Novanto. Pemberian untuk kegiatan Partai Golkar itu diserahkan Fayakhun melalui Irvanto.

Namun, dalam persidangan, Irvanto selalu membantah menerima uang tersebut. Menurut dia, tidak pernah ada pemberian 500.000 dollar Singapura itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com