Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Instruksi Jokowi, dari Penambahan Personel hingga Pengawalan Distribusi Logistik

Kompas.com - 02/10/2018, 11:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginstruksikan empat hal terkait penanganan dampak bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Pertama, mengenai proses evakuasi korban yang hingga saat ini masih terjebak di reruntuhan bangunan.

"Saya minta Kepala Basarnas dibantu TNI dan Polri menambah personelnya, sehingga bisa lebih banyak ke wilayah yang terdampak. Masuk ke Donggala, ke Sigi, ke Parigi Moutong," ujar Presiden.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Wapres sebagai Komandan Penanganan Dampak Bencana Sulteng

Jokowi juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu mobilisasi alat berat ke daerah-daerah itu agar proses evakuasi berjalan cepat.

Baik alat berat milik pemerintah, maupun pinjaman dari swasta.

Kedua, Jokowi mendapatkan laporan dari masyarakat korban bencana akan kekurangan tenda besar.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga mengirimkan tenda berukuran besar agar dapat digunakan masyarakat korban bencana.

Baca juga: Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana

Baik untuk tempat tinggal sementara, dapur umum, sekolah darurat atau ruang perawatan sementara.

Secara khusus, Jokowi meminta Menteri Kesehatan agar memperbanyak jumlah rumah sakit di lapangan.

"Karena saya lihat tidak memungkinkan korban dirawat di dalam rumah sakit. Tentu saja juga pastikan ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis agar semua betul-betul ada. Termasuk kapal rumah sakit TNI segera didorong ke sana," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ditelepon Raja Salman hingga Erdogan Bahas Bantuan Bencana Sulteng

Ketiga, Jokowi meminta kementerian terkait untuk memastikan tidak ada posko pengungsian yang kekurangan bahan makanan dan perlengkapan perempuan serta bayi.

Jokowi memerintahkan TNI/Polri untuk mengawal distribusi bantuan agar betul-betul sampai ke tangan pengungsi.

Terakhir, mengenai perbaikan infrastruktur. Jokowi meminta kementerian terkait memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Mulai dari jalan, jembatan, gardu listrik, bandar udara hingga pelabuhan laut.

Jokowi menekankan, kesiapan infrastruktur adalah kunci kelancaran distribusi bantuan kepada masyarakat korban bencana.

Semenjak gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala dan disusul tsunami, korban jiwa dan kerusakan terus bertambah.

Hingga Selasa (2/10/2018), tercatat 925 orang meninggal dunia, 99 orang hilang, serta 799 terluka.

Selain itu, ada 59.450 jiwa pengungsi yang tersebar di 109 titik di kota Palu. Sementara jumlah pengungsi di Kabupaten Donggala, datanya belum dapat disampaikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com