Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar Kebutuhan Tanggap Darurat di Palu dan Donggala

Kompas.com - 02/10/2018, 11:03 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menerima tawaran bantuan internasional untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan selektif dan mengkoordinasikan bantuan itu agar tetap berguna.

"Saat ini yang kami butuhkan, yakni untuk tanggap darurat, kebutuhan yang langsung untuk masyarakat," ujar Wiranto di Jakarta, Senin (1/10/2018)

Baca juga: Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana

Pemerintahan sudah membuat daftar bantuan apa saja yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat pasca-gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Berikut daftar kebutuhan tanggap darurat:

1. Alat angkut udara

Saat ini pemberian bantuan yang paling cepat dan efektif disalurkan melalui jalur udara. Sebab beberapa jalan darat masih terputus.

Namun, tak banyak pesawat yang bisa mendarat di bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Sebab dari panjang 2.500 meter landasan pacu, hanya 2.000 meter saja yang bisa didarati.

"Dan di sana yang bisa mendarat adalah jenis pesawat angkut besar C130 hercules. Oleh karena itu kami harapkan alat angkut udara C130 hercules," kata Wiranto.

Baca juga: Jokowi Ditelepon Raja Salman hingga Erdogan Bahas Bantuan Bencana Sulteng

2. Tenda pengungsian

Wiranto mengatakan, banyak warga memilih untuk mengungsi karena rumahnya rusak parah. Tercatat ada 109 lokasi tempat pengungsian. Kebutuhan tenda menjadi salah atau yang dibutuhkan.

3. Water treatment

Warga korban bencana kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tak banyak sumber air bersih yang ada. Sumur pompa tak berfungsi karena pasokan listrik masih rendah.

4. Genset

Pasokan listrik masih minim di lokasi bencana. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan tambahan genset agar kebutuhan listrik bisa terpenuhi dalam masa tanggap darurat.

Baca juga: BNPB: Korban Tewas Gempa dan Tsunami di Sulteng 844 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com