Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Prabowo Saat Bertemu Politisi Golkar yang Beri Dukungan

Kompas.com - 27/09/2018, 17:17 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah politisi Partai Golkar yang tergabung dalam GoPrabu (Golkar Prabowo-Uno) pada Rabu (26/9/2018) malam, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, GoPrabu menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

Sikap politisi Partai Golkar itu berlawanan dengan Dewan Pimpinan Pusat yang telah menyatakan dukungan ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo mengapresiasi dukungan tersebut.

Baca juga: Temui Prabowo, Sejumlah Politisi Golkar Sampaikan Dukungan

"Pada dasarnya Pak Prabowo menyampaikan silakan mendukung, Pak Prabowo terima kasih," ujar Dahnil, saat dihubungi, Kamis (27/9/2018).

Namun, Prabowo berpesan agar dukungan tersebut jangan sampai merusak soliditas Partai Golkar.

Menurut Dahnil, Prabowo menilai Partai Golkar sebagai salah satu aset bangsa.

Sementara itu, Dahnil meyakini Partai Golkar terbiasa dengan dinamika yang terjadi di internal. Apalagi partai berlambang pohon beringin itu bisa dibilang sebagai partai yang telah matang dalam dunia politik.

Oleh sebab itu, kata Dahnil, perbedaan pilihan politik dalam Partai Golkar tak akan menimbulkan masalah.

"Tetapi jangan sampai kemudian merusak Partai Golkar. Itu pesan penting dan tetap jaga soliditas Partai Golkar," kata Dahnil.

Sebelumnya, salah satu koordinator GoPrabu Cupli Risman mengatakan ia dan sejumlah politisi Golkar yang bergabung ke dalam GoPrabu menilai elektabilitas Golkar setelah resmi mendukung Jokowi saat ini mengkhawatirkan.

Apa lagi, kata Cupli, di beberapa daerah pemilihan (dapil), sosok Jokowi tak mampu memberikan efek keterpilihan bagi para calon anggota legislatif (caleg).

"Sampai hari ini kan sudah ditetapkan bukan dari Golkar wapresnya dan ini kalkulasi politik kita tidak menguntungkan bagi caleg-caleg yang bertarung di lapangan di dapil masing masing," ucap Cupli saat dihubungi, Senin (24/9/2018).

"Kalau di daerah tertentu kami bawa Jokowi, Golkar bisa repot. Jadi kami mengambil inisiatif juga untuk merespons grass root. Kami caleg kan supaya terpilih. Kalau kami pro Jokowi kami tak dipilih orang kan kami juga repot kan sebagai caleg," lanjut dia.

Cupli menambahkan sedianya, ia dan rekan-rekannya yang tergabung dalam GoPrabu tak akan mempermasalahkan dukungan kepada Jokowi jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang ditunjuk sebagai cawapres.

Sebab, jika Airlangga yang menjadi cawapres, ia optimistis elektabilitas Golkar saat ini sudah terkatrol.

Baca juga: Bertemu Politisi Golkar, Prabowo Bahas Sektor Ekonomi dan BUMN

Cupli pun menambahkan, sejumlah senior di Golkar juga sudah memberi sinyal jika ia dan sejumlah kader Golkar yang tergabung di GoPrabu menggalang dukungan. Karena itu, nantinya ia akan mematangkan struktur GoPrabu hingga ke daerah-daerah.

"Senior-senior partai sudah memberi sinyal ya, silaturahim Sandiaga ke Aburizal Bakrie, kemudian pertemuan Airlangga dengan Sandiaga di ultah Akbar Tandjung, itu sebenarnya sinyal-sinyal," ucap dia.

"Kami nangkapnya itu sinyal dari elite-elite Golkar sudah mulai memberi keleluasaan kepada kader Golkar khususnya caleg untuk mana yang dimungkinkan secara standing point untuk caleg di dapil masing-masing," lanjut dia.

Kompas TV Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, pun menyatakan kedua caleg itu tidak mempengaruhi keputusan Partai Golkar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com