Presiden Jokowi: Rakyat Nunggu Dilayani Buat Sertifikat yang Cepat

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membagikan 7.000 sertifikat lahan untuk masyarakat di Kabupaten dan Kota Bogor dan sekitarnya dalam program reforma agraria.

Presiden Jokowi hadir dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Luar Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/9/2018) pagi.

Pada kesempatan itu, ia membagikan sebanyak 7.000 sertifikat kepada masyarakat di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Sebanyak 4.000 sertifikat diantaranya untuk masyarakat di Kota Bogor dan 3.000 sertifikat selebihnya untuk masyarakat di Kabupaten Bogor.

"Setiap saya ke luar daerah selalu keluhannya sama, sengketa lahan, konflik tanah," kata Jokowi seperti dikutip Antara.

Hal itu dianggapnya wajar mengingat dari 126 juta bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia pada 2015, baru 46 juta yang sudah disertifikatkan.

Baca juga: Masuk Masa Kampanye, Presiden Jokowi Setop Bagi-bagi Sepeda

Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya, Presiden Jokowi ingin mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut melalui program reforma agraria.

Ia memberikan, target kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk bisa menerbitkan 5 juta sertifikat pada 2016, bertambah 7 juta tahun ini, dan 9 juta tahun depan.

"Saya perintahkan, tidak bisa seperti ini terus, rakyat nunggu untuk dilayani pembuatan sertifikat yang cepat, yang murah. Bukan pungut sana pungut sini minta sana minta sini. Saya juga rakyat, saya pernah ngurus sertifikat," katanya.

Ia meyakini dengan diberi target yang tinggi, jajarannya mampu bekerja lebih baik dan merealisasikan target tersebut.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi berpesan kepada ribuan masyarakat yang menerima sertifikat untuk menjaga sertifikat yang diterimanya sebagai bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya.

Presiden meminta, agar masyarakat memberikan sampul plastik dan memfotocopy serta menyimpan sertifikat asli dan copiannya secara terpisah.

Ia juga menegaskan, pentingnya kepemilikan sertifikat untuk menghindari konflik dan sengketa lahan.

Mantan Gubernur DKI itu juga mengingatkan, jika ada masyarakat yang akan menggunakan sertifikat sebagai bahan agunan atau jaminan untuk kredit bank, maka harus memperhitungkannya dengan baik dalam hal kemampuan membayar.

Ia mendukung jika hal itu dilakukan untuk keperluan produktif seperti modal usaha, modal kerja, atau investasi.