Diusung PKS dan Demokrat, Gubernur dan Wagub NTB Justru Dukung Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini dinyatakan keduanya seusai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

Zulkieflimansyah mengaku sudah dekat dengan Jokowi sejak politisi PDI-P tersebut menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Keduanya terus menjalin hubungan baik saat Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga menjadi Presiden RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub NTB

Zulkiefli juga memuji perhatian Jokowi kepada masyarakat NTB yang tertimpa musibah gempa.

"Belum pernah ada dalam sejarah modern kita, ada Presiden yang menginap di Pulau Sumbawa," kata Zulkiefli.

Zulkiefli juga mengatakan, ia bersama Sitti Rohmi menjadi pengurus Nahdlatul Wathon.

"Sikap saya secara pribadi akan sangat tunduk pada keinginan dan keputusan yang ditentukan oleh Nahdlatul Wathan," kata Zulkiefli.

"Mendukung Jokowi dua periode," sambung Sitti yang berdiri di samping Zulkifli.

Baca juga: 10 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi

Meski demikian, Zulkiefli memastikan bahwa ia tidak akan menjadi tim sukses maupun juru kampanye.

Alasannya, agar masyarakat Lombok tidak terpecah. Berbeda dengan Zulkiefli, Sitti membuka peluang untuk masuk timses atau pun menjadi juru kampanye.

Sikap Zulkifli dan Sitti ini berbeda dengan partai pengusung mereka, PKS dan Demokrat, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Saat ditanya soal perbedaan sikap itu, Zulkifli yang merupakan kader PKS enggan berkomentar dan langsung meninggalkan wartawan.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandi Tak Masukkan Kepala Daerah sebagai Timses

Sementara, Sitti mengaku sudah keluar dari Partai Demokrat.

Ia mengaku mengikuti jejak adiknya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, gubernur NTB dua periode yang baru-baru ini juga keluar dari Partai Demokrat.