Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Prabowo-Sandi Tak Masukkan Kepala Daerah sebagai Timses

Kompas.com - 18/09/2018, 23:41 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih menyempurnakan susunan tim pemenangan. Namun, koalisi memastikan tidak akan memasukkan kepala daerah ke dalam struktur tim pemenangan.

"Rapat menyetujui bahwa kepala daerah di bawah koalisi kami enggak minta masuk ke tim Prabowo-Sandi," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani usai rapat finalisasi tim pemenangan di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Keputusan untuk tak memasukkan kepala daerah dalam struktur tim pemenangan ini berbeda dengan keputusan koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pada koalisi petahana, kepala daerah akan diberi tugas sebagai pengarah teritorial.

"Kami minta seluruh kepala daerah memimpin daerah masing-masing," ujar Muzani.

Baca juga: Ini Isi 17 Butir Pakta Integritas GNPF yang Diteken Prabowo-Sandiaga

Muzani mengatakan, struktur tim pemenangan ini akan terus digodok sampai batas pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 September mendatang.

"Tim pemenangan ada penyempurnaan sedikit karena ada masukan sehingga enggak bisa kita umumkan sekarang. Kami akan sampaikan ke KPU tanggal 20," kata Muzani.

Muzani hanya memberi bocoran bahwa anggota tim pemenangan akan berjumlah ratusan orang. Seperti yang sudah disepakati sebelumnya, ketua tim pemenangan akan dijabat Djoko Santoso.

"Ketua tim Pak Djoko Santoso," ujar Muzani. 

Kompas TV Ia juga menegaskan tidak bergabung dengan tim pemenangan Capres mana pun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com