Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Penyataan Sandiaga untuk Kepala Daerah Parpol Koalisi Prabowo

Kompas.com - 13/09/2018, 19:54 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta kepala daerah tidak fokus ke Pilpres 2019 membuat gerah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, pernyataan Sandiaga itu tidak ditujukan kepada kepala daerah pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Ini konteks pernyataan beliau sebenarnya adalah kepala daerah dari Gerindra atau yang mendukung Pabowo dan Sandi kan gitu," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: Ridwan Kamil: Pak Sandiaga yang Terhormat, Tolong Berkaca Sebelum Beri Statement...

Menurut Hidayat, Sandiaga mengingatkan kepala daerah dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga memiliki janji-janji kampanye yang harus ditepati.

Sementara itu, kata dia, Pilpres masih tujuh setengah bulan. Bila kepala daerah ikut fokus ke Pilpres, maka tak akan punya banyak waktu untuk menepati janji-janji kampanye.

"Saya kira fokusnya di situ jadi beliau ingin ini karena Pilpres itu tentu menghadirkan effort yang jauh lebih kuat, terkait emosinya juga lebih kuat," kata dia.

Secara pribadi, Hidayat sependapat dengan Sandiaga agar kepala daerah dari koalisi tidak memusingkan Pilpres dengan menjadi juru kampanye.

Baca juga: Sandiaga Uno: Mohon Maaf kepada Pak Ridwan Kamil...

Meski begitu, Hidayat menilai, dukungan bisa saja diberikan kepada capres-cawapres, namum harus atas nama pribadi, bukan atas nama kepala daerah.

"Pak Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa sebagai gubernur dia memang tidak boleh jadi jurkam. Tapi kalau dia sebagai pribadi, ya itu boleh tetapi dia harus cuti," kata dia.

Sebelumnya Sandiaga Uno menyatakan koalisinya tak akan melibatkan kepala daerah dari partai pengusung untuk memenangkan mereka di Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Sandiaga menanggapi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Sandiaga Uno Upayakan Bertemu Ridwan Kamil

Padahal, Demokrat bersama Gerindra, PKS, dan PAN telah mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kami, di koalisi Prabowo-Sandiaga, sudah perintahkan gubernur maupun kepala daerah, untuk fokus membangun wilayahnya, mereka punya tugas bangun ekonomi, pastikan harga terjangkau," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

"Pak Anies (Baswedan) dapat perintah yang sama, dan ada beberapa gubernur, yang dapat pesan yang sama," lanjut dia.

Namun, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat suara soal pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang meminta gubernur tidak fokus dalam Pemilihan Presiden 2019.

Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan, Sandi semestinya berkaca pada pengalaman pribadinya yang pernah terjun langsung mendukung sejumlah pasangan dalam Pilkada Serentak 2018.

Padahal, saat itu status Sandi saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga lantas meminta maaf kepada Ridwan Kamil terkait pernyataannya. Ia mengatakan, pernyataannya ditujukan kepada kepala daerah yang masuk dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com