Jika Temukan Data Pemilih Ganda, KPU Akan Langsung Coret

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan pihaknya akan langsung melakukan pencoretan jika menemukan data yang diyakini sebagai pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Namun, jika data tersebut dirasa masih belum valid, maka akan dilakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keabsahannya.

"Dalam hal diyakini bahwa data itu memang ganda dan tidak perlu, tidak ada keraguan, langsung dicoret. Tapi dalam hal begitu dilihat, oh ini sepertinya harus dicek di lapangan deh, (maka) dilakukan pengecekan bersama," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).

Viryan mengklaim, pihaknya bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik di tingkat kabupaten/kota terus melakukan pengecekan dan pencermatan data pemilih, sejak DPT ditetapkan pada 5 September 2018.

Baca juga: DPT Pemilu 2019 Ditetapkan, tetapi KPU Beri Waktu untuk Perbaikan

"Ada yang langsung di kabupaten/kota rapat dengan peserta pemilu serta Bawaslu. Ada juga yang kemudian langsung melakukan pengecekan kegandaan," ujar Viryan.

Pengecekan dan pencermatan itu, akan berlangsung hingga 15 September 2018, atau sampai pada masa terakhir perbaikan DPT.

Jika pascaperbaikan DPT pun masih ditemukan identitas pemilih ganda, kata Viryan, KPU tetap akan mencoret.

"Semangatnya adalah penyempurnaan DPT ini kita ingin DPT bersih," tuturnya.

Ia menambahkan, baik KPU maupun Bawaslu berharap persoalan identitas pemilih ganda ini bisa selesai tepat waktu, pada masa perbaikan DPT. Ia mengklaim, KPU dan Bawaslu bersinergi kuat untuk menyelesaikan persoalan itu.

Baca juga: DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih Ganda

"KPU Bawaslu semangat, karena kita sadar tanggung jawab untuk DPT bersih itu ada di kita, hasil kerja KPU dan Bawaslu. Kami sinergi sangat ketat," akunya.

Sebelumnya, Bawaslu temukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019. Jumlah tersebut merupakan hasil dari analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Jumlah tersebut, menurut Viryan, sangat berpotensi untuk bertambah.

"Ya (berpotensi) bertambah, karena kan yang dicek bertambah yang awalnya awalnya (dianalisis) 76 kabupaten/kota, sekarang 285, kan jumlah kabupaten kota kita ada lima ratusan," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).