Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rupiah Menguat, Wapres Nilai Kebijakan Pemerintah Mulai Terlihat

Kompas.com - 06/09/2018, 18:54 WIB
Yoga Sukmana,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut positif penguatan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada Kamis (6/9/2018) sore.

Mengutip Kontan dari Bloomberg, nilai tukar rupiah pukul 15:59 WIB di posisi Rp 14.893 per dollar AS. Pada Rabu (5/9/2018) kemarin, nilai tukar mendekati Rp 15.000 per dollar AS.

"Sudah terbukti hari ini lebih rendah dibanding kemarin kan?," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kalla menilai, penguatan nilai tukar rupiah pada Kamis sore ini karena upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot mata uang Garuda itu.

Baca juga: Rupiah Melorot, Ganjar Minta Transaski Uang Asing Dikurangi

Ia juga mengatakan, pemerintah relatif mampu menjaga nilai tukar rupiah agar tak terus-menerus jeblok ditekan oleh penguatan nilai tukar dollar AS.

"Baguslah ada pengaruh daripada kebijakan pemerintah. Artinya jam-jam ini turun," kata Kalla.

Rabu kemarin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hingga hari Selasa (5/9/2018) BI telah mengeluarkan Rp 11,9 triliun baik di pasar valuta asing maupun membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Hal itu dilakukan sebagai langkah stabilisasi nilai tukar salah satunya dengan intervensi ganda di pasar valuta asing.

Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 kepada 1.147 barang.

Baca juga: Setiap Rupiah Melemah Rp 100, Dua Perusahaan Tambang Ini Raup Untung

Langkah ini untuk mengendalikan impor, memperbaiki defisit neraca pembayaran sehingga mendongkrak rupiah.

Sebelumnya, Kalla ikut mengimbau masyarakat yang memiliki dollar untuk menukarnya ke rupiah untuk membantu penguatan.

Meski demikian, Kalla meyakini rupiah akan kembali menguat setelah terus-menerus ditekan dollar AS dua pekan ini.

Pemerintah, kata dia, memiliki kemampuan untuk mengendalikan nilai tukar rupiah.

Kompas TV Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menjelaskan melemahnya nilai tukar rupiah didominasi faktor eksternal.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com