Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penyebab Munculnya Pemilih Ganda pada DPS Menurut KPU

Kompas.com - 06/09/2018, 14:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengungkap penyebab adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019. Menurut Viryan, ada tiga faktor yang menyebabkan identitas pemilih pada DPS menjadi lebih dari satu.

Pertama, adanya parktik administrasi dalam pencatatan data pemilih yang masih belum selesai. Misalnya, ada pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik di suatu tempat, kemudian pindah.

"Mengurus data kepindahan namun dimungkinkan di tempat asal masih ada datanya, ditempat baru ada datanya sendiri," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/9/2018).

Baca juga: DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih Ganda

Kedua, terjadi perekaman identitas sebanyak dua kali lantaran proses pemasukan data yang kurang tuntas.

"Kurang tuntas itu maksudnya orangnya berbeda di pilkada dan pemilu, setelah dicek kembali orangnya berbeda," ujarnya.

Ketiga, adanya kemungkinan data pemilih ganda yang memang seharusnya dicoret oleh KPU.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, KPU menggelar pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor KPU hari ini.

Mereka masing-masing membawa data pemilih yang dimiliki, untuk kemudian dicocokan satu sama lain.

"Maksudnya, yang menurut peserta pemilu itu data gandanya di mana saja, menurut Bawaslu data gandanya di mana saja. Kami juga mempunyai data sendiri," tutur Viryan.

Dari hasil pencocokan data tersebut, kemungkinan akan ditemukan angka yang sama, namun bisa juga berbeda.

Jika ada perbedaan, kata Viryan, kemungkinan karena ada perbedaan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah pemilih.

Nantinya, setelah dilakukan sinkronisasi, akan dipakai metode yang paling presisi dan bisa menjamin jumlah DPT Pemilu 2019 akurat.

"Akan kami lihat metode yang paling presisi, dan paling bisa menjamin DPT ganda hanya sekian," kata Viryan.

"Kami mendorong rembuk bersama agar hasil yang ada tidak akan dipersepsikan berbeda," sambungnya.

Sebelumnya, sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 mendatang.

Baca juga: PAN: Problem DPT Bukan Hanya Permasalahan Kubu Prabowo-Sandiaga

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Atas tudingan tersebut, Viryan membantah identitas ganda pada DPS Pemilu 2019 jumlahnya mencapai 25 juta. Menurut Viryan, memang ada potensi identitas ganda pada DPS Pemilu, tetapi jumlahnya tidak sampai 25 juta.

KPU juga telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 dalam rapat pleno yang digelar Rabu (5/9/2018), di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Namun demikian, lembaga penyelenggara pemilu itu memberikan waktu khusus untuk memperbaiki DPT selama 10 hari kerja setelah DPT ditetapkan.

Kompas TV KPU pun memutuskan akan menerima masukan data yang disampaikan koalisi Prabowo-Sandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com