Bantah Ada 25 Juta Identitas Ganda di DPS, KPU Tak Tunda Penetapan DPT

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum memastikan pihaknya akan tetap menggelar rapat penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Rabu (5/9/2018) besok.

Acara tetap digelar meskipun kubu bakal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta penetapan DPT ditunda karena menemukan 25 juta identitas ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) 

Ketua KPU Arief Budiman meyakini DPS yang ada saat ini tidak bermasalah sehingga bisa ditetapkan sebagai DPT.

"Besok kita tetapkan, Anda silakan datang, Anda silakan lihat apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak," kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Arief menambahkan, dalam acara besok pihaknya juga akan mengundang seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu. Parpol pengusung Prabowo-Sandi bisa sekaligus menyampaikan keberatannya jika memang melihat DPS yang ada bermasalah.

Baca juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Siap Jelaskan soal 25 Juta Identitas Ganda di DPS ke KPU

Arief sekaligus meminta kubu Prabowo-Sandi untuk melaporkan temuan mereka mengenai adanya 25 Juta identitas ganda dalam DPS.

"Besok kita lihat, apa datanya, bagaimana datanya, nanti kita cek, lalu kita mengambil kebijakan apa," kata Arief.

Arief mengaku tak masalah dengan protes kubu Prabowo-Sandi selama disertai data yang jelas. Ia memastikan KPU akan segera menindaklanjuti jika ada laporan yang jelas.

Namun, jika nyatanya DPS yang ada saat ini sudah benar, maka Arief menegaskan, parpol tidak bisa menolak penetapan DPT yang dilakukan KPU.

"Tahapan itu kan tidak berhenti karena ada yang menolak," ujarnya.

Baca juga: KPU Bantah Ada 25 Juta Pemilih Ganda pada Pemilu 2019

Sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 mendatang.

Pada Senin (4/9/2018) kemarin, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mustafa pun meminta KPU memberikan klarifikasi dan memutahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta KPU menunda waktu penetapan DPT sebelum seluruh data pemilih diperbarui.