Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Pengguna Media Sosial Lebih Kritis ke Jokowi

Kompas.com - 05/09/2018, 19:10 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan, masyarakat pengguna media sosial lebih kritis ke kinerja Presiden Joko Widodo dibanding mereka yang tidak menggunakan media sosial.

Ardian berkaca pada temuan hasil survei LSI yang dilakukan pada 12-19 Agustus 2018.

Survei melibatkan 1.200 responden di 33 provinsi Indonesia.

Ardian memaparkan, responden yang menggunakan media sosial pada survei itu sebanyak 28,5 persen. Sementara yang tidak menggunakan media sosial sebesar 71,5 persen.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul di Pengguna Facebook, Prabowo-Sandi di Instagram dan Twitter

Pengguna media sosial yang puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 67,9 persen. Sementara yang tidak puas sebesar 29,2 persen.

Di sisi lain, kepuasan responden yang tidak menggunakan media sosial terhadap kinerja Jokowi sebesar 78,1 persen. Sementara yang tidak puas 18,1 persen.

"Kita melihat bahwa kepuasan (terhadap) Pak Jokowi di sosial media lebih rendah dibandingkan dengan yang bukan pengguna sosial media. Pengguna media sosial secara umum lebih terinformasi dan lebih kritis terhadap kekuasaan," kata Ardian dalam rilis survei di kantornya, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Ardian menilai situasi itu membuktikan pengguna media sosial mampu mengumpulkan berbagai informasi dan membandingkannya satu sama lain.

Sehingga, Jokowi perlu menangani berbagai persoalan atau isu yang menjadi perhatian pengguna media sosial dengan baik.

Sebab, pengelolaan isu juga akan berpengaruh pada seberapa besar dukungan publik terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 nanti.

Di sisi lain, citra dan keunggulan Jokowi di mata pengguna media sosial bisa terancam melemah dengan keberadaan tagar #2019GantiPresiden.

Dari data survei LSI, responden pengguna media sosial yang menyukai tagar tersebut sebesar 63,2 persen dan yang tidak suka sebesar 30 persen.

"Sejauh ini #2019GantiPresiden jauh lebih bisa menghimpun orang-orang yang tidak suka terhadap Jokowi dalam kanal yang sama," katanya.

"Selain itu juga adalah bad news is a good news. Jadi memang hal yang buruk jadi berita. Seringkali sejauh ini masyarakat lebih suka yang bombastis, mengarah ke hiperrealitas," paparnya.

Baca juga: Survei LSI: Jokowi-Maruf Unggul dari Prabowo-Sandiaga di Kalangan Pengguna Medsos

Ia menekankan, media sosial merupakan elemen penting bagi publik untuk mengamati kinerja seorang pemimpin. Sehingga Ardian kembali mengingatkan Jokowi sebagai calon petahana harus segera menangani persoalan atau isu di media sosial dengan baik.

"Karena sumber informasi akan bergulir di sini. Kalau tidak menggarap segmen sosial media adalah hal bahaya. Sosial media (bisa) punya lebih suara," kata dia.

Kompas TV Partai Demokrat akan memberi sanksi kepada kadernya yang tidak mengikuti perintah partai pada Pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com