Salin Artikel

Bantah Ada 25 Juta Identitas Ganda di DPS, KPU Tak Tunda Penetapan DPT

Acara tetap digelar meskipun kubu bakal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta penetapan DPT ditunda karena menemukan 25 juta identitas ganda dalam daftar pemilih sementara (DPS) 

Ketua KPU Arief Budiman meyakini DPS yang ada saat ini tidak bermasalah sehingga bisa ditetapkan sebagai DPT.

"Besok kita tetapkan, Anda silakan datang, Anda silakan lihat apakah data kami masih ada yang bermasalah atau tidak," kata Arief kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Arief menambahkan, dalam acara besok pihaknya juga akan mengundang seluruh perwakilan partai politik peserta pemilu. Parpol pengusung Prabowo-Sandi bisa sekaligus menyampaikan keberatannya jika memang melihat DPS yang ada bermasalah.

Arief sekaligus meminta kubu Prabowo-Sandi untuk melaporkan temuan mereka mengenai adanya 25 Juta identitas ganda dalam DPS.

"Besok kita lihat, apa datanya, bagaimana datanya, nanti kita cek, lalu kita mengambil kebijakan apa," kata Arief.

Arief mengaku tak masalah dengan protes kubu Prabowo-Sandi selama disertai data yang jelas. Ia memastikan KPU akan segera menindaklanjuti jika ada laporan yang jelas.

Namun, jika nyatanya DPS yang ada saat ini sudah benar, maka Arief menegaskan, parpol tidak bisa menolak penetapan DPT yang dilakukan KPU.

"Tahapan itu kan tidak berhenti karena ada yang menolak," ujarnya.

Sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 mendatang.

Pada Senin (4/9/2018) kemarin, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mustafa pun meminta KPU memberikan klarifikasi dan memutahirkan data pemilih sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta KPU menunda waktu penetapan DPT sebelum seluruh data pemilih diperbarui.

https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/21414131/bantah-ada-25-juta-identitas-ganda-di-dps-kpu-tak-tunda-penetapan-dpt

Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke