Kubu Prabowo-Sandiaga Siap Jelaskan soal 25 Juta Identitas Ganda di DPS ke KPU

Kompas.com - 04/09/2018, 20:41 WIB
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menuturkan, koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno siap menjelaskan temuan adanya identitas ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Hal itu menanggapi pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang meminta kubu Prabowo-Sandiaga melaporkan secara resmi temuan adanya 25 Juta identitas ganda dalam DPS.

"Nanti kita akan buka di dalam rapat resmi, diundang, nanti kita akan sampaikan. Ya silakan karena datanya sebelumnya itu kan data publik, publik itu punya hak berdasarkan keterbukaan informasi publik, semua bisa mengakses dan silahkan dihitung sama-sama," kata Mustafa di Posko Pemenangan PAN, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Mustafa mengaku temuan itu sudah dikroscek bersama parpol koalisi lainnya. Ia menilai ada sejumlah temuan yang perlu diklarifikasi bersama dengan KPU.

Baca juga: KPU Bantah Ada 25 Juta Pemilih Ganda pada Pemilu 2019

"Kita tidak berharap ada data ganda dan sebagainya tapi kenyataannya bahkan yang berdasarkan kesamaan NIK kemudian nama dan tanggal lahir itu bisa sampai 25 juta data ganda itu," katanya.

Mustafa mengatakan, koalisi juga sudah mengirimkan tim kecil ke KPU untuk bertukar informasi terkait temuan ini. Ia berharap KPU juga bisa membuktikan profesionalismenya.

"Karena masih ada kesempatan untuk ada perbaikan-perbaikan yang memang sangat teknis tapi ini menentukan legitimasi Pemilu 2019," ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan ini perlu dituntaskan karena menyangkut hajat masyarakat Indonesia yang akan menggunakan hak politiknya. Sehingga perlu ada kejelasan dari KPU terkait temuan ini.

"Dan rakyat sebagai subjek itu yang paling berhak untuk mengetahui bagaimana data ini sebenarnya. Serahkan juga kepada masyarakat biar kemudian semua bisa bekerja membantu," katanya.

Baca juga: Ketua KPU Minta Kubu Prabowo-Sandi Laporkan soal 25 Juta Identitas Ganda di DPS

"Bukan hanya koalisi Prabowo-Sandi tapi juga koalisi Pak Jokowi-Pak Ma'ruf Amin memerlukan hal (kejelasan) yang sama," katanya.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, sampai Selasa pagi, belum ada laporan yang masuk soal identitas ganda di DPS.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nadiem Diminta Lebih Responsif terhadap Rekomendasi Ombudsman

Nasional
Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Kadiv Humas Polri Sebut Tak Lama Lagi Kursi Kabareskrim Terisi

Nasional
Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Laode M Syarif Berharap MK Terima Uji Materi UU KPK yang Diajukan Pimpinan KPK

Nasional
Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Hindari Perpecahan, Ketua DPP Sebut Pemilihan Ketum Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X