JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKS sekaligus inisiator gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, menyebut gerakan tersebut sebagai pendidikan politik.
"Dalam demokrasi, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat merupakan hal yang wajar, gerakan #2019GantiPresiden adalah bagian dari pendidikan politik," kata Mardani melalui keterangan tertulis, Selasa (28/8/2018).
Ia menambahkan, pendidikan politik sangat penting untuk menyadarkan masyarakat agar bisa mengevaluasi janji janji politik pemerintah, khususnya Presiden.
Baca juga: Jimly: Kampanye Ganti Presiden Menyebar Kebencian
Mardani mengatakan, gerakan #2019GantiPresiden berupaya mengevaluasi janji politik pemerintah, bukan menyebarkan kebencian.
Apalagi, lanjut Mardani, gerakan #2019GantiPresiden bermula dari keresahan masyarakat atas kemiskinan yang mendera mereka.
Menurut dia, gerakan ini justru mampu meningkatkan kepedulian publik terhadap politik yang dinilainya selama ini berjarak dari rakyat.
Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY
Ia berharap pendidikan politik ini akan melahirkan kesadaran politik yang berkesinambungan,
"Saya berharap ke depan dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden masyarakat dapat lebih tepat untuk memilih pemimpin yang memiliki tanggung jawab dan benar-benar pro rakyat, bukan hanya dalam pencitraan saja,” lanjut dia.
Belakangan ini terjadi konflik antara masyarakat pendukung dan penolak gerakan #2019GantiPresiden di berbagai daerah.
Baca juga: Gerakan #2019GantiPresiden Dinilai Konstitusional, tetapi Polisi Berhak Melarang
Aparat keamanan sampai harus membubarkan atau membatalkan kegiatan ini untuk menekan potensi konflik yang berkepanjangan di dalam masyarakat.
Gerakan #2019GantiPresiden pertama kali diinisiasi oleh Mardani dan Neno Warisman di Jakarta.
Ada dua pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres 2019, yakni petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.