Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Kita Harus Berani Buat Kebijakan yang Hasilnya Tak Dinikmati Saat Ini

Kompas.com - 16/08/2018, 12:00 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia harus mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain yang mampu berlari lebih cepat dalam menggapai kemajuan.

Indonesia harus menjadi negara maju yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat fondasi dan mengumpulkan energi untuk melakukan lompatan kemajuan. Indonesia harus berani melakukan terobosan untuk melompat jauh ke depan.

Baca juga: Presiden: Saya Yakin Kita Mampu Menghadapi Tantangan Seberat Apa Pun

"Kita harus berani membuat kebijakan yang hasilnya tidak kita nikmati saat ini, tapi membuat langkah kita ke depan menjadi lebih cepat," kata Jokowi dalam sidang tahunan DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Jokowi mengatakan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam pragmatisme jangka pendek yang justru membuat jalan negara ini melambat di masa depan. Indonesia tidak boleh terjebak pada status sebagai negara berpenghasilan menengah.

"Kita tidak boleh terkena middle income trap, tapi kita harus berhasil menjadi negara maju, menjadi Indonesia yang maju," ujar dia.

Oleh karena itu, menurut Presiden, apa yang dilakukan pemerintah kemarin dan saat ini bukanlah semata-mata untuk memecahkan masalah masa kini atau masalah satu-dua tahun ke depan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemerintah Bekerja Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

Tetapi, semua itu juga menjadi bagian dari lompatan kemajuan Indonesia untuk menjawab masalah-masalah di masa depan.

"Keberhasilan Timnas Sepak Bola Indonesia U-16 menjuarai turnamen ASEAN Football Federation pada 11 Agustus 2018 adalah salah satu contohnya. Tim yang masih berusia 16 tahun ke bawah ini adalah masa depan sepakbola Indonesia, mereka adalah masa depan Indonesia," kata dia.

Contoh lain adalah pembangunan infrastruktur. Selama empat tahun ini, kata Jokowi, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Hasilnya akan dirasakan dalam beberapa tahun mendatang.

"Pembangunan ekonomi bukan hanya untuk dinikmati pada masa sekarang, tapi juga harus dirasakan dalam jangka panjang. Pembangunan mesti berkesinambungan," ujarnya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com