Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Kompas.com - 15/08/2018, 23:34 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dinilai perlu menanggapi serius kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih atau golput pada pemilu mendatang.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, jika tidak ditanggapi serius maka golput dapat berdampak panjang hingga menciptakan masyarakat yang anti-parpol.

Dia mengatakan, tugas parpol seharusnya adalah menyerap masukan dan aspirasi publik. Selama ini parpol dinilai gagal melaksanakan tugas tersebut.

"Golput harusnya dimaknai oleh parpol sebagai sebuah evaluasi karena selama ini ada kesenjangan antara ekspresi politik warga dengan keputusan elite politik," ucap Titi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Pemilu Menguras Uang Negara, Perludem Sayangkan jika Banyak Golput

Titi berkaca dari kecenderungan golput yang ramai dibicarakan warganet di media sosial belakangan ini.

Menurut dia, itu merupakan bentuk kekecewaan publik terhadap mekanisme pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol yang abai terhadap keinginan masyarakat.

"Itu yang membuat kekecewaan muncul, menjadi sebuah pilihan untuk golput," ujar dia.

Titi mengatakan, wajar jika publik merasa pasangan capres-cawapres yang akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2019 tidak mewakili aspirasinya.

Hanya saja, publik tentu akan jengah jika parpol terus-menerus menutup mata terhadap aspirasinya.

"Saya berharap ke depan, partai politik mengevaluasi diri, membenahi diri dan tidak memaksakan pola pencalonan yang tidak sejalan dengan aspirasi politik warga," tuturnya.

Baca juga: Golput, Buah dari Elite Politik yang Kurang Peduli pada Aspirasi Publik

Jika dibiarkan berlarut-larut, efeknya akan menciptakan masyarakat yang apolitis (tidak peduli terhadap politik) dan tidak percaya lagi terhadap parpol.

Oleh sebab itu, Titi menyarankan parpol maupun kandidat capres-cawapres untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu membangun bangsa menjadi lebih baik.

"Saya kira yang harus dilakukan justru parpol dan calon menunjukkan perubahan perilaku menjelang Pemilu 2019," ucap Titi.

"Jadi bagaimana meredam kekecewaan ini dengan menunjukkan kinerja terbaik mereka bahwa mereka mampu menyuarakan apa yang dikehendaki oleh pemilih," kata dia.

Kompas TV Sejumlah persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017. Seperti yang dilakukan oleh KPU Jakarta Barat. Salah satunya dengan membentangkan spanduk berisi ajakan untuk datang ke TPS. Selain itu, mereka juga membagikan stiker dan pin sebagai bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara. Hal ini sebagai salah satu cara KPU untuk menekan angka golput yang masih tinggi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com