Kompas.com - 14/08/2018, 16:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan, wajar jika saat ini publik ramai membicarakan kemungkinan golput dalam Pilpres 2019 mendatang.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk protes masyarakat karena tidak diikutsertakan saat elite politik mengambil keputusan, dalam hal ini menentukan capres dan cawapres.

"Kalau yang terjadi lalu reaksinya mereka menjadi kecewa kemudian tidak mau memilih, saya kira itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi," kata Jeirry saat dihubungi oleh Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: PSI Berharap Kelompok Pendukung Jokowi Tetap Solid dan Tidak Golput

Golput menjadi bukti bahwa publik mulai peduli terhadap pemilu dan masa depan bangsa. Mereka yang mengekspresikan kekecewaannya melalui golput merasa pasangan capres-cawapres yang akan bertanding di kontestasi Pilpres 2019 tidak sesuai harapan masyarakat.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).

"Jadi mereka (publik) enggak yakin tokoh-tokoh yang tampil (pasangan capres-cawapres) akan membawa sebuah perubahan yang penting dalam kehidupan mereka di masa depan," jelas Jeirry.

Menurut Jeirry, kondisi ini tidak lepas dari elite politik yang kurang peduli terhadap aspirasi publik.

Baca juga: Kapolda Jabar Ajak Masyarakat Jangan Golput

Alih-alih menampung keinginan para konstituennya, parpol malah memanfaatkan stigma di masyarakat terkait keharusan menggunakan hak pilih dalam pemilu.

"Selama ini memang parpol dan paslon kita sudah terlalu dimanjakan dengan mobilisasi-mobilisasi untuk memilih," kata Jeirry.

"Jadi akibatnya, mereka juga enggak punya sense terhadap persoalan-persoalan atau aspirasi publik sehingga apapun yang mereka tentukan ya publik harus ikut," imbuhnya.

Baca juga: Indra Birowo: Hak Suara Harus Digunakan, Jangan Golput

Jeirry mendorong parpol kembali melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat agar kekecewaan itu surut dan harapan pada capres dan cawapres yang sudah ditentukan bisa muncul.

"Supaya di 2019 nanti lebih banyak orang yang tidak lagi kecewa dan melihat ada sesuatu yang bisa disumbangkan dan dilakukan oleh dua paslon itu," tambahnya.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

DPR Terima Surpres Permohonan Pertimbangan Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh

Nasional
Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Pertebal Pertahanan IKN, TNI AL Bakal Bangun Pangkalan Militer di Balikpapan

Nasional
Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Hanya Butuh 2,5 Bulan, DPR Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua

Nasional
Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Novel Baswedan Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK di PTUN

Nasional
Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.