Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Ma'ruf, Ini Alasannya

Kompas.com - 11/08/2018, 20:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA KOMPAS.com - Jusuf Kalla dipastikan tidak akan menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat dijumpai di sela rapat para sekjen Koalisi Indonesia Kerja di sebuah rumah di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/8/2018).

"Iya, itu (Kalla tidak jadi ketua tim sukses) didasarkan atas pertimbangan yang baik," ujar Raja Juli.

"Kalau Pak Presiden Jokowi nanti cuti, beliau (Kalla) kan sebagai wakil presiden tentunya akan menggantikan posisi Pak Jokowi. Jadi Pak JK tidak bisa ditempatkan di ketua tim pemenangan," lanjut dia.

Baca juga: Maruf Amin Segera Temui Jusuf Kalla

Meski demikian, Koalisi Indonesia Kerja sudah berkomunikasi dengan Kalla. Politisi senior Golkar itu berjanji akan tetap mendukung tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, koalisi mempertimbangkan untuk menempatkan Kalla bukan di posisi ketua tim pemenangan.

Namun, di posisi yang tidak akan mengganggu fungsinya ketika menggantikan Jokowi pada saat cuti kampanye Pilpres.

Baca juga: Kalla Tak Paham Mengapa Sandiaga dan Maruf Dipilih Jadi Cawapres

"Mungkin di dewan penasehat kah, atau apa. Nanti dicari posisi yang pas dengan Pak JK. Jadi tetap bisa membantu tim pemenangan, tapi juga tidak mengabaikan fungsi beliau sebagai wapres," ujar Raja Juli.

Kalla sebelumnya mengaku, siap mempertimbangkan untuk menjadi tim sukses atau tim penasehat Jokowi-Ma'ruf Amin bila ada tawaran masuk.

"Saya tetap menjanjikan kan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang saya pertimbangkan bagaimana cara yang terbaik," ucap dia di Kantor Wakil Presiden, Jangan, Jumat (10/8/2018).

Kompas TV Mantan Rais Aam PBNU Kyai Haji Ahmad Mustofa atau Gus Mus meminta Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com