NTB Masih Berstatus Tanggap Darurat, Pemerintah Putuskan Mulai Rehabilitasi Fisik

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun situasi tanggap darurat masih diberlakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), namun pemerintah memutuskan untuk memulai rehabilitasi fisik.

Demikian salah satu hasil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (10/8/2018) siang, yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Tadi disepakati, sambil berjalan tanggap darurat kita mulai proses rehabilitasi mulai diawali dengan pembersihan," ujar Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Madji, seusai rapat.

Pembersihan harus segera dimulai mengingat warga yang menjadi korban gempa kini lebih banyak tinggal di posko pengungsian.

Baca juga: Presiden Sebut RI Belum Butuh Bantuan Asing Tangani Gempa Lombok

Pembersihan reruntuhan bangunan, menurut TGB, juga bisa memperbaiki kondisi psikologis mereka.

"Masyarakat sekarang rata-rata mengungsi di sekitar rumahnya yang terbuka. Setiap hari dia memandangi reruntuhan rumah itu cukup mengganggu psikologis," ujar TGB.

Sejumlah kecamatan di Lombok Timur telah disepakati untuk dimulai proses pembersihan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Gangg, Bayan dan Kayangan. TGB juga memastikan bahwa Presiden Jokowi yang akan memulai proses rehabilitasi atau pembersihan itu.

"Mulai pembersihan per Senin mendatang. Mudah- mudahan kalau tidak ada aral melintang, Bapak Presiden mengawali proses pembersihan dan rehabilitasinya," ujar TGB.

Baca juga: Korban Tewas Akibat Gempa Lombok dan Bali Bertambah Menjadi 321 Orang

Diketahui, Presiden Jokowi berencana meninjau langsung penanganan dampak gempa bumi di Lombok, NTB pada Minggu, Senin atau Selasa mendatang.

TGB pun berharap tidak ada gempa susulan di hari-hari mendatang. Apalagi, gempa susulan bermagnitudo lebih dari 4. Ini demi percepatan rehabilitasi fisik dan pemulihan aktivitas sosial masyarakat.

"Kita berdoa saja kepada Allah agar cukup selesai rangkaian gempa di atas magnitudo 4 ya, walaupun mungkin gempa susulan masih ada," ujar TGB.