Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu, Parpol Pendukung Jokowi Bahas Dokumen Kesepakatan Koalisi

Kompas.com - 09/08/2018, 16:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik koalisi pendukung Joko Widodo untuk Pilpres 2019 menggelar pertemuan di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Sejumlah Ketua Umum dan Sekjen mulai nampak hadir sekitar pukul 15.30 WIB.

Sekjen Partai Nasdem Jhony G. Plate mengatakan, pertemuan kali ini juga terkait dengan persiapan administrasi dan teknis pendaftaran capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang rencananya akan dilakukan besok, Jumat (9/8/2018).

Baca juga: Jokowi dan Ketum Parpol Pendukung Gelar Rapat di Restoran Plataran Menteng

Jhony menyebut, akan dibahas dokumen-dokumen penting terkait kesepakatan antara partai koalisi.

"Salah satu dokumen yang penting di dalamnya adalah kesepakatan di antara partai koalisi untuk bekerja sama mengusung pasangan calon, dan pasangan calon dengan partai koalisi," tutur Johny.

"Dan akan ada nama capres serta cawapresnya. Nanti akan diselesaikan sore ini," lanjutnya.

Baca juga: Sekjen PPP: Kalau Ada Parpol yang Keluar, Berarti Tak Menepati Kesepakatan dengan Jokowi

Terpantau juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie hadir bersama Sekjen, Raja Juli Antoni.

Mereka menyebut, pertemuan parpol koalisi pendukung Jokowi kali ini adalah untuk memutuskan nama cawapres.

"Kita akan memberikan semacam mandat untuk Pak Jokowi untuk dia memutuskan dari rangkaian rapat-rapat, siapa yang akan dipilih sebagai cawapres," kata Grace.

Baca juga: Projo Patuhi Instruksi Jokowi Tak Kerahkan Massa ke KPU

Hingga berita ini diturunkan, terpantau sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Parpol pendukung Jokowi untuk Pilpres 2019 masih berdatangan.

Selain dari PSI dan Partai Demokrat, nampak pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding, Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesodibjo, hingga Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Diaz Hendropriyono.

Kompas TV Namun, Presiden Joko Widodo belum mau menyebut siapa nama calon wakil presiden yang ia pilih.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com